Pendahuluan

Indonesia menjadi salah satu negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Buah dan inti  sawit dimanfaatkan menjadi berbagai produk olahan yang berguna bagi manusia, seperti minyak goreng, biodiesel, pasta gigi, parfum dan produk lainnya. Sampai dengan Desember 2020, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mencatat produksi minyak sawit mencapai Indonesia mencapai 51,6 juta ton. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 42.5 juta ton. Jumlah tersebut mengantarkan Indonesia di urutan teratas negara-negara yang memproduksi sawit.

Hal ini sesuai dengan prediksi IndexMundi bahwa pada 2020 Indonesia akan menempati sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia.  Selain dikonsumsi di dalam negeri, sebagian besar produksi minyak sawit RI diekspor ke luar negeri. Minyak sawit tersebut diekspor ke beberapa negara di dunia. India, Amerika Serikat, Timur Tengah, China dan Uni Eropa menjadi target utama ekspor produk kelapa sawit Indonesia.

Uni Eropa merupakan salah satu pangsa pasar terbesar bagi produk kelapa sawit Indonesia. Sampai dengan Oktober 2020, ekspor sawit Indonesia ke negara-negara Eropa tercatat sebanyak 5,13 juta ton dengan nilai US$ 2,69 miliar. Namun demikian, jumlah ekspor tersebut mengalami penurunan sebesar hampir 700 ribu ton dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut diakibatkan oleh ketatnya kebijakan Uni Eropa yang membatasi produk Crude Palm Oil (CPO) Indonesia yang dianggap mempunyai andil besar terhadap terjadinya deforestasi hutan tropis, hilangnya habitat satwa liar, sumber utama kebakaran hutan, dan akhirnya berkontribusi nyata dalam emisi gas rumah kaca. Sedangkan isu keadilan terkait dengan isu sosial, yaitu terjadinya konflik sosial antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat lokal perihal status dan hak penggunaan lahan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri kelapa sawit tersebut diakui Kepala Staf Presiden Moeldoko yang menyatakan  industri perkebunan sawit memberi dampak negatif bagi lingkungan di Indonesia. Dampak lingkungan ini bukan hanya soal keberlanjutan, namun juga bencana kebakaran yang terkadang muncul di perkebunan. Lebih jauh, Moeldoko menyebutkan terdapat 3 (tiga) aspek dalam Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang harus dikuatkan sama-sama karena tidak berjalan baik, yaitu pengelolaan aspek lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati. Menurut Moeldoko aspek ini selalu gagal dipahami pengusaha dan petani kelapa sawit karena tidak ada pengetahuan dan kurang alokasi dana khusus.

Situasi tersebut mendorong keprihatinan berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Salah satunya Parlemen Eropa yang mengeluarkan resolusi untuk menghapuskan dan melarang penggunaan bahan bakar hayati (biofuel) yang terbuat dari minyak sawit. Menurut laporan The Conversation, larangan itu dapat mengurangi permintaan minyak sawit. Uni Eropa telah memutuskan bahwa 10% bahan bakar transportasi pada tahun 2020 harus menggunakan bahan bakar terbarukan seperti biodiesel. Uni Eropa juga melarang tanaman tertentu seperti minyak sawit untuk digunakan dalam pembuatan biofuel.

Kebijakan Uni Eropa tersebut diikuti dengan penerbitan Delegated Regulation yang merupakan turunan dari Renewable Energy Directive II (RED II). Berdasarkan kebijakan tersebut, kelapa sawit dianggap sebagai komoditas berisiko tinggi terhadap perusakan hutan (deforestasi) atau indirect land-use change (ILUC).

Larangan penggunaan minyak kelapa sawit oleh Uni Eropa yang awalnya dirancang untuk melindungi hutan tropis ini justru mengancam mata pencaharian petani penghasil kelapa sawit. Di Indonesia sendiri, minyak sawit dibudidayakan oleh lebih dari 4 juta petani kecil, mempekerjakan lebih dari 7 juta pekerja di seluruh rantai pasokannya.

Atas kebijakan Uni Eropa tersebut, Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan keberatan kepada Uni Eropa. Upaya tersebut diikuti dengan berbagai langkah untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan regulasi dengan harapan dapat menyelesaikan tata kelola perkebunan sawit. Hal lain yang dilakukan Pemerintah Indonesia adalah mengembangkan program mandatory biodiesel.

Langkah Pemerintah Indonesia sejalan dengan rekomendasi Bappenas mengenai langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan kelapa sawit di Indonesia, yang dapat diatasi dengan menerapkan 8 (delapan) alternatif kebijakan pembangunan kelapa sawit,

Upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia juga diikuti dengan pengembangan kapasitas dan kualitas pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Sebagian besar pelaku usaha perkebunan kelapa sawit telah memiliki dan terikat dengan berbagai mekanisme sertifikasi, seperti ISPO dan RSPO. Pelaku usaha perkebunan kelapa sawit semakin menyadari keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam lingkup perkebunan kelapa sawit. RSPO merupakan salah satu institusi multipihak yang aktif mengembangkan standar-standar keberlanjutan produk kelapa sawit Indonesia. Berbagai keuntungan diperoleh pelaku usaha perkebunan yang menjadi anggota dan terikat mekanisme sertifikasi RSPO, baik berkaitan dengan keuntungan keuangan maupun performa lingkungan, memperoleh premium (price) yang lebih baik dan semakin meningkat serta ekuitas perusahaan.

Proses dan perkembangan positif yang dilakukan Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan komunitas industri sawit tersebut sepertinya selaras dengan respon Uni Eropa. Uni Eropa melalui Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Piket menyatakan bahwa Uni Eropa masih membuka pintu untuk impor minyak sawit (CPO) dari Indonesia. Uni Eropa mengklaim bahwa sepanjang 10 bulan pertama tahun 2020, ekspor kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa meningkat 27 persen secara nilai dan 10 persen secara volume. Ini berarti ada peningkatan permintaan pasokan minyak sawit dari Uni Eropa. Satu hal yang sangat penting bagi kinerja industri   sawit Indonesia.

Namun demikian, ada satu kebijakan Uni Eropa yang mungkin perlu diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Indonesia dan komunitas industri kelapa sawit Indonesia, yakni adanya inisiatif dari Uni Eropa yang sedang membahas EU Mandatory Due Diligence Legislation. Satu proses yang mungkin akan mempengaruhi masuknya produk-produk, dari Indonesia khususnya, ke negara-negara anggota Uni Eropa. Ke depan, berdasarkan EU Mandatory Due Diligence Legislation Perusahaan-perusahaan harus melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan memperhitungkan dampak aktual atau potensial hak asasi manusia dan lingkungan dalam operasi bisnis atau rantai pasoknya. Uji tuntas harus dipahami sebagai tanggungjawab substantif daripada kepatuhan murni terhadap persyaratan formal. Proses uji tuntas tersebut akan melibatkan pendekatan yang fleksibel tergantung pada sektor kegiatan dan jenis serta ukuran perusahaan.

Ketentuan EU Mandatory Due Diligence Legislation tersebut kemungkinan akan mulai berlaku pada 2021, yang berpotensi mempengaruhi produk-produk Indonesia yang akan diekspor ke Uni Eropa, khususnya produk kelapa sawit.

Alison Berthet menyebutkan adanya fenomena gelombang legislatif (legislative tide) yang diawali dengan adanya inisiatif legislatif pertama, seperti California Supply Chain Transparency Act 2010 atau UK Modern Slavery Act 2015. Kedua produk legislasi ini berfokus pada transparansi dan pelaporan, yang mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan langkah-langkah yang diambil untuk menghindari pelanggaran HAM.   Inggris melalui produk legislasi tersebut   mewajibkan perusahaan yang menjalankan bisnis di Inggris dan dengan omset global melebihi £ 36 juta untuk melaporkan langkah-langkah yang diambil guna memastikan bahwa tidak ada kerja paksa dan perdagangan manusia dalam rantai pasokan mereka.

Dalam beberapa tahun terakhir, telah muncul dukungan  ke arah untuk penerapan undang-undang yang memberlakukan uji tuntas hak asasi manusia yang bersifat mandatory (mandatory human rights due diligence) diantaranya Perancis, Swiss, Belanda, Jerman, dan Norwegia.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk membahas dan mendiskusikan potensi dampak dan hal-hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Indonesia dan komunitas industri kelapa sawit Indonesia, Business and Human Rights Institute (BHRI) dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, berencana untuk mengadakan seminar nasional dengan tema, “EU Mandatory Human Rights Due Diligence Law: Apa Yang Harus Disiapkan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia?”.


Kegiatan

Kegiatan yang akan dilakukan adalah Seminar Nasional dengan tema, “EU Mandatory Human Rights Due Diligence Law: Apa yang Harus Disiapkan Industri Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia?”.


Waktu Kegiatan

Seminar Nasional ini akan dilakukan pada:

Hari, tanggal      : Kamis, 25 Februari 2021

Jam                      : 14.00-16.00 WIB


Tema, Narasumber, dan Moderator

Seminar nasional ini akan menghadirkan narasumber-narasumber:

  1. Dr. Iman Prihandono, S.H., LLM, Dekan Fakultas Hukum UNAIR: “Kerangka EU Mandatory Due Diligence : Bagaimana Respon Yang Harus Disiapkan Indonesia”
  2. Dr. Ir. Musdhalifah Machmud, M.T., Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mendorong Keberlanjutan dan Pengembangan Industri Kelapa Sawit”
  3. Agam Faturrochman, Plt. Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI): “Strategi Industri Kelapa Sawit Dalam Mengembangkan Pasar Eropa”
  4. Imam A. El Marzuq, RSPO’s Global Community Outreach and Engagement Senior Manager: “Modalitas Industri Kelapa Sawit Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Global dan Upaya Yang Dilakukan RSPO”

Moderator : Roichatul Aswidah, Senior Advisor BHR Institute


Penyelenggara

Business and Human Rights Institute (BHRI) dan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.