Diresmikan pada tahun 2011, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) mengusung tiga pilar utama, yakni (1) Kewajiban Negara untuk Melindungi; (2) Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati; dan (3) Memperluas Akses Pemulihan yang Efektif.

Merujuk pada redaksional yang dipakai, terasa sekali dua pilar yang disebut lebih dulu bernuansa kewajiban, sedangkan pilar yang terakhir bernuansa hak. Kewajiban tersebut dibebankan kepada dua pihak yakni negara dan perusahaan, sementara hak diberikan kepada korban.

Dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut, UNGPs merumuskan sejumlah pedoman untuk perusahaan. Yang paling mendasar, UNGPs menegaskan bahwa perusahaan harus berupaya untuk tidak melakukan pelanggaran HAM. Dan, apabila pelanggaran terjadi, maka perusahaan harus segera mengatasi dampak buruk dari pelanggaran tersebut.

Berikutnya, dalam rangka menghormati HAM, perusahaan diharapkan tunduk pada norma-norma HAM internasional termasuk 8 (delapan) konvensi yang diterbitkan oleh International Labor Organization (ILO) yaitu:

(1) Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948, (2) Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949; (3) Forced Labour Convention, 1930 and its 2014 Protocol; (4) Abolition of Forced Labour Convention, 1957; (5) Minimum Age Convention, 1973; (6) Worst Forms of Child Labour Convention; (7) Equal Remuneration Convention, 1951; (8) Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958.

UNGPs juga menegaskan bahwa tanggung jawab untuk menghormati HAM berlaku untuk semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk ketika berhubungan dengan pihak ketiga. Lalu, tanggung jawab untuk menghormati HAM berlaku untuk semua perusahaan tanpa terkecuali.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi tanggung jawab menghormati HAM, UNGPs merekomendasi perusahaan untuk melakukan Uji Tuntas HAM (Human Rights Due Diligence). Topik ini kemudian dibahas secara komprehensif oleh sebuah Kelompok Kerja (Pokja) khusus dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2018.

Dalam laporannya, Pokja memberikan definisi Uji Tuntas HAM yakni suatu metode yang dapat ditempuh oleh perusahaan secara proaktif untuk mengelola segala potensi serta dampak dari pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungannya.

Menurut Pokja, ada 4 (empat) elemen inti dari Uji tuntas HAM. Pertama, mengidentifikasi serta menganalisa potensi serta dampak nyata dari pelanggaran HAM disebabkan oleh aktivitas atau produk dan layanan dari perusahaan. Kedua, mengumpulkan hasil temuan yang diperoleh dari hasil analisa, lalu mengambil tindakan yang tepat.

Ketiga, melacak efektivitas dari tindakan yang ditempuh untuk mengatasi dampak buruk dari pelanggaran HAM yang terjadi. Keempat, mengkomunikasikan setiap tindakan yang ditempuh oleh perusahaan kepada pihak-pihak terkait, khususnya mereka yang terdampak langsung.

 

Di bagian akhir laporannya, Pokja mengeluarkan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada 3 (tiga) pihak yakni perusahaan, kalangan investor, dan pemerintah. Untuk perusahaan, Pokja merekomendasikan agar Uji Tuntas HAM segara diterapkan oleh perusahaan yang belum menerapkannya.

Sementara, bagi perusahaan yang telah menerapkan Uji Tuntas HAM, Pokja merekomendasikan agar langkah tersebut dilanjutkan secara transparan seraya melakukan penyempurnaan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kalangan lembaga swadaya masyarakat, aktivis HAM, dan serikat pekerja.

Berikutnya, untuk kalangan investor, Pokja merekomendasikan agar selalu mencermati aspek HAM termasuk di dalamnya terkait Uji Tuntas HAM dari perusahaan dimana mereka menginvestasikan uangnya. Sikap ini, menurut Pokja, merupakan perwujudan dari tanggung jawab sosial dari kalangan investor.

Terakhir, untuk pemerintah, Pokja merekomendasi agar Uji Tuntas HAM ditetapkan sebagai bagian dari praktik bisnis standar yang berlaku. Dalam rangka memastikan hal itu terjadi, Pokja meminta pemerintah untuk menggunakan beragam cara termasuk di antaranya jalur legislasi.

Misalnya, dengan membuat peraturan yang menegaskan kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan Uji Tuntas HAM atau memberikan insentif khusus bagi perusahaan yang bersedia melakukan Uji Tuntas HAM.

Pokja juga mendorong pemerintah untuk merumuskan rencana aksi nasional yang komprehensif tentang bisnis dan HAM, termasuk di dalamnya panduan pelaksanaan Uji Tuntas HAM. Panduan dimaksud perlu mempertimbangkan kepentingan perusahaan skala kecil dan menengah serta karakteristik daerah.

Berikutnya, Pokja merekomendasikan pemerintah untuk menjalankan peran sebagai fasilitator agar terjadi dialog antar pihak-pihak yang berkepentingan terkait penerapan bisnis dan HAM, termasuk di dalamnya LSM dan serikat pekerja.

Yang unik dari pemerintah adalah meraka dapat berposisi sebagai pembuat kebijakan atau regulator sekaligus pelaku bisnis melalui penyertaan modal di perusahaan-perusahaan milik negara. Terkait hal ini, Pokja mengharapkan pemerintah menerapkan Uji Tuntas HAM pada perusahaan-perusahaan milik negara.

Dalam perkembangannya, topik Uji Tuntas HAM ternyata tidak hanya menjadi perhatian PBB. Lembaga internasional lainnya yakni Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) juga memberikan perhatian khusus dengan cara menerbitkan Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct.

Di tingkat nasional, banyak negara juga sudah mengadopsi Uji Tuntas HAM sebagai bagian dari rencana aksi nasional tentang bisnis dan HAM. Salah satunya adalah Inggris yang mengklaim sebagai negara pertama yang berhasil membuat rencana aksi nasional yakni pada tanggal 4 September 2013