Di usia yang semakin senja, 76 tahun, Prof John Gerard Ruggie mungkin sedang tersenyum saat ini. Pasalnya, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) semakin mendunia. Pedoman penerapan bisnis dan hak asasi manusia (HAM) yang ia susun sejak tahun 2005 hingga akhirnya disahkan tahun 2011 tersebut telah diadopsi oleh banyak negara.

Metode adopsinya beragam. Sebagian negara mengadopsi dengan cara menyusun sebuah rencana aksi nasional (RAN) khusus tentang bisnis dan HAM, sedangkan sebagian lainnya ‘sekadar’ mengadakan bab khusus tentang bisnis dan HAM di dalam RAN HAM yang bersifat lebih umum.

Merujuk pada sebuah artikel yang dipublikasikan di laman www.ohchr.org, tercatat 24 negara telah memiliki RAN Bisnis dan HAM. Lalu, terdapat 2 (dua) negara yang telah memiliki RAN HAM yang di dalamnya memuat bab khusus tentang bisnis dan HAM. Sementara itu, 23 negara tengah berproses menyusun RAN Bisnis dan HAM.

Dari daftar negara yang telah memiliki RAN Bisnis dan HAM, benua Eropa sangat mendominasi, dimana Inggris adalah sang pelopor. Negeri yang populer dengan kompetisi sepakbolanya itu, secara resmi memiliki RAN Bisnis dan HAM pada bulan September 2013 atau hanya berjarak 2 (dua) tahun dari pengesahan UNGPs.

Untuk kawasan Asia, hanya Thailand dan Jepang yang masuk dalam daftar. Thailand meresmikan RAN Bisnis dan HAM mereka pada bulan Oktober 2019, sedangkan Jepang setahun setelahnya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia?

Laman www.ohchr.org mencatat Indonesia termasuk dalam daftar 23 negara yang tengah berproses menyusun RAN Bisnis dan HAM. Dalam daftar itu, Indonesia bersanding dengan beberapa negara Asia lainnya seperti India, Malaysia, Mongolia, Myanmar, dan Pakistan.

Dituturkan dalam sebuah dokumen bertajuk “Perkembangan Bisnis dan HAM di Indonesia” yang dipublikasikan oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) yang didukung oleh Open Society Foundation, terdapat setidaknya 3 (tiga) momen yang menjadi tonggak dalam perkembangan bisnis dan HAM di Indonesia.

Pertama, inisiatif dari Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang menerbitkan Peraturan No. 35/PERMEN-KP/2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan. Pasal 4 Peraturan No. 35/PERMEN-KP/2015 tegas menyatakan bahwa “Setiap Pengusaha Perikanan wajib melaksanakan sistem HAM Perikanan”.

Dalam Peraturan No. 35/PERMEN-KP/2015 juga diberlakukan kewajiban melakukan uji tuntas HAM (Human Rights Due Dilligence) yang didefinisikan “Suatu proses yang dilakukan oleh Pengusaha Perikanan untuk mengidentifikasi, menilai, mencegah, melakukan mitigasi, dan mengatasi dampak pelanggaran HAM yang ditimbulkan dari kegiatan, operasi dan hubungan bisnis Pengusaha Perikanan”.

Kedua, inisiatif Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) dengan dukungan ELSAM menerbitkan Peraturan No. 001 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Ditegaskan dalam peraturan tersebut bahwa RAN Bisnis dan HAM merupakan “pedoman pencegahan, penanganan, penyelesaian, dan pemulihan pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan entitas bisnis”.

Melalui Peraturan No. 001 Tahun 2017, Komnas HAM menyatakan pihaknya berwenang untuk melakukan penilaian HAM terhadap semua entitas bisnis yang beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Penilaiannya meliputi kebijakan internal entitas bisnis, uji tuntas HAM, serta mekanisme pengaduan korban dan laporan berkala untuk menguji komitmen entitas bisnis dalam penghormatan HAM.

Ketiga, terbitnya Peraturan Presiden No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 yang untuk pertama kalinya secara resmi menyebut isu bisnis dan HAM sebagian bagian Aksi HAM.

Penyebutan isu bisnis dan HAM itu tertera di bagian IV “Strategi 4: Pendidikan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang HAM”, dan lebih spesifik di poin 14 berjudul “Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan terkait isu Bisnis dan HAM”, dimana di dalamnya memberikan mandat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk menyusun Panduan Nasional Bisnis dan HAM.

Tindak lanjut dari mandat tersebut adalah pembentukan Tim Penyusun Panduan Nasional Bisnis dan HAM yang melibatkan Kemenlu, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkumham. Bertugas sejak Oktober hingga Desember 2018, Tim Penyusun telah berhasil merampungkan draf Panduan Nasional Bisnis dan HAM.

Dari tiga momen penting sebagaimana dipaparkan di atas, sayangnya panduan bisnis dan HAM belum secara resmi masuk dalam RAN HAM yang diatur dalam Peraturan Presiden. Oleh karenanya, pemerintah dan masyarakat sipil sedang mengupayakan agar panduan bisnis dan HAM menjadi bagian dari RANHAM 2020- 2024.