Ketika sepuluh tahun silam merumuskan substansi United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), Profesor John Gerard Ruggie bersama tim mungkin telah mempertimbangkan beragam aspek. Namun, perkembangan dunia terkadang sulit diprediksi. Misalnya situasi pandemi seperti yang terjadi saat ini.

Seperti diketahui, di berbagai belahan dunia kini tengah dirudung masalah kesehatan yang cukup pelik. Sebuah zat ‘super mungil’ bernama Coronavirus Disease (Covid-19) telah membunuh sekitar 2,3 juta orang di seluruh dunia, berdasarkan data terkini www.worldmeters.info.

Situasi ini tidak hanya menyulitkan manusia, tetapi juga korporasi. Korporasi yang tidak mampu bertahan terpaksa mengambil langkah darurat mulai dari pengetatan anggaran, rasionalisasi pegawai, hingga skenario terburuknya adalah gulung tikar. Meskipun dalam kondisi sulit, tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM tetap ada.

Sebagaimana bunyi Pilar Kedua UNGPs, korporasi dituntut untuk tetap bertanggung jawab menghormati HAM apapun kondisinya. Spesifik, UNGPs menyebut konflik bersenjata atau perang sebagai kondisi terburuk yang mungkin terjadi dan berdampak pada implementasi prinsip-prinsip bisnis dan HAM.

Dalam acara Seminar Nasional Bisnis dan HAM yang diselenggarakan oleh BHR Institute bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Iman Prihandono mengatakan pandemi merupakan kondisi khusus yang tidak terpikir sebelumnya dalam diskursus bisnis dan HAM. Selama ini, yang terpikir ‘hanya’ seputar daerah konflik atau perlindungan terhadap anak dan perempuan serta masyarakat adat.

Dalam kondisi pandemi ini, dia menegaskan korporasi tetap harus mengemban tanggung jawab untuk menghormati HAM. Menurut Iman, kondisi pandemi justru menjadikan tanggung jawab itu semakin besar karena sejumlah aspek HAM dari sisi pekerja rentan dilanggar.

“Perusahaan dihadapkkan isu penghormatan terhadap HAM termasuk hak pekerja, kesehatan, dan perlindungan data pribadi. Implementasi penghormatan terhadap HAM dan bisnis tidaklah mudah,” papar Iman.

Siddharta Moersjid, Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri Bidang Corporate Social Responsibility (CSR), menegaskan bahwa aspek HAM dan Sustainable Development Goals (SDG) adalah dua hal yang tak terpisahkan. Terlebih lagi dalam kondisi pandemi seperti saat ini yang dampak lanjutannya berupa resesi, kemiskinan, pengangguran dan kerawanan ekonomi.

“Pemulihan setelah pandemi bisa memilih ISO 26000 (pedoman internasional di bidang CSR, red) sebagai strategi, berkolaborasi juga perlu,” kata Siddharta merekomendasikan.

Melalui artikel berjudul “Business and Human Rights in Times of Covid-19” yang tayang di www.ohchr.org, Komisi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan tantangan implementasi prinsip bisnis dan HAM tidak hanya dihadapi oleh korporasi. Negara pun dalam kondisi yang sulit, terutama yang berkaitan dengan Pilar Kesatu “Kewajiban Negera Melindungi”.

Menurut Komisi HAM, negara dan entitas bisnis harus bahu membahu memastikan berbagai dampak negatif dari pandemi seperti kemiskinan, pelayanan kesehatan yang buruk, jaminan sosial dan perlindungan pekerja yang rendah dapat dipulihkan. Kolaborasi ini tetap pada koridor kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana digariskan oleh UNGPs.

Komisi HAM menyatakan dalam rangka pemulihan kondisi pandemi, negara didorong untuk merumuskan kebijakan dan peraturan yang mendukung korporasi dalam memenuhi tanggung jawab menghormati HAM. Beberapa pendekatan yang dapat ditempuh adalah dengan meluncurkan bantuan dana atau paket stimulus perekonomian seperti dispensasi atas kewajiban pajak.

Apapun pendekatannya, Komisi HAM menegaskan bahwa hak dan kepentingan pekerja harus diprioritaskan. Makanya, negara harus memastikan segala kemudahan untuk dunia bisnis digunakan tepat sasaran, bukan justru untuk kepentingan bonus manajemen atau bahkan perluasan bisnis.

Peran negara di masa pandemi juga krusial dalam hal implementasi Pilar Ketiga dari UNGPs, yakni akses pemulihan yang efektif bagi korban pelanggaran HAM di lingkup bisnis. Negara, harus memastikan para pekerja yang terkena dampak dari kondisi pandemi antara lain berupa pemecatan atau pemotongan gaji, tetap dapat menempuh saluran pengaduan yang efektif.