Sebagai ‘sekadar’ sebuah pedoman, tim penyusun United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) sepertinya menyadari bahwa ‘mahakarya’ mereka pada hakikatnya tidak bisa berdiri sendiri. Implementasi UNGPs mutlak membutuhkan instrumen-instrumen internasional lainnya.

Dua instrumen internasional yang spesifik disebut oleh UNGPs adalah International Bill of Human Rights yang diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work yang dirilis oleh International Labour Organization (ILO).

Penyebutan dua instrumen internasional itu tertuang pada butir ke-12 bab penjelasan Pilar ke-2 UNGPs tentang Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati HAM. Lengkapnya butir ke-12 itu menyatakan:

The responsibility of business enterprises to respect human rights refers to internationally recognized human rights – understood, at a minimum, as those expressed in the International Bill of Human Rights and the principles concerning fundamental rights set out in the International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

International Bill of Human Rights merujuk pada 3 (tiga) instrumen dasar tentang HAM internasional yang terdiri dari Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (1966) beserta dua protokol, dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966).

Sementara, Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (Deklarasi ILO 1998) merujuk pada sebuah deklarasi tahun 1998. Di dalamnya mencakup empat prinsip utama yakni (i) kebebasan berserikat dan hak untuk berunding; (ii) penghapusan segala bentuk kerja paksa; (iii) penghapusan segala bentuk diskriminasi tenaga kerja; dan (iv) penghapusan pekerja anak.

Dalam kaitannya dengan implementasi UNGPs, prinsip pertama dari Deklarasi ILO 1998 khususnya yang berkaitan dengan serikat pekerja menjadi isu yang menarik untuk dicermati. Terlebih, ILO memberikan perhatian ‘ekstra’ terhadap isu serikat pekerja dengan menerbitkan dua konvensi khusus.

Pertama, Konvensi 87 yang terbit tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Kedua, Konvensi 98 yang terbit tahun 1949 tentang Berlakunya Dasar-dasar dari Hak untuk Berorganisasi dan untuk Berunding Bersama.

Lalu apa kaitannya serikat pekerja dengan penerapan UNGPs? Dalam Konvensi 87 telah ditegaskan tentang fungsi utama dari serikat pekerja, yaitu untuk memperjuangkan hak-hak pekerja.

Dimana jika merujuk pada Universal Declaration of Human Rights, maka HAM yang berkaitan dengan pekerja antara lain hak atas pekerjaan, hak bebas memilih pekerjaan, hak atas syarat-syarat perburuhan yang adil, hak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama, hak atas istirahat/libur, dan hak untuk mendirikan serikat pekerja.

Dalam konteks inilah, serikat pekerja dapat memainkan peranan penting terkait implementasi ketiga pilar utama UNGPs. Untuk Pilar Pertama, “Kewajiban Negara untuk Melindungi”, serikat pekerja dapat memainkan peran sebagai pengawal agar negara menjalankan kewajibannya melindungi HAM warga negaranya dalam lingkup bisnis.

Caranya bisa beragam. Misalnya, melalui kegiatan-kegiatan advokasi, aksi unjuk rasa, membentuk opini publik, atau terlibat dalam penyusunan kebijakan maupun regulasi yang berkaitan dengan hak-hak pekerja.

Untuk Pilar Kedua, “Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati”, serikat pekerja dapat memainkan peran sebagai representasi pekerja dalam memperjuangkan hak-haknya. Mediumnya antara melalui penyusunan perjanjian kerja bersama serta advokasi atau pendampingan jika terjadi kasus pelanggaran hak-hak pekerja.

Untuk Pilar Ketiga, “Memperluas Akses Pemulihan yang Efektif”, serikat pekerja selain melakukan advokasi atau pendampingan jika terjadi kasus pelanggaran hak-hak pekerja, juga dapat mendesak perusahaan untuk menyediakan saluran pengaduan yang efektif di lingkup internal.

UNGPs telah merumuskan secara terperinci tentang kriteria apa saja yang dibutuhkan agar mekanisme pengaduan di perusahaan berjalan efektif. Kriteria-krtiteria itu antara lain legitimasi, aksesibilitas, terukur, adil, transparansi, kesesuaian dengan Prinsip HAM Internasional, pembelajaran, dan partisipatif.

Jika kita merujuk pada konteks Indonesia, kedudukan serikat pekerja juga mendapat perhatian khusus. Serikat pekerja juga diberikan payung hukum khusus yakni UU Nomor 21 Tahun 2000. Pada bagian penjelasan eksplisit disebut bahwa UU 21/2000 merujuk pada Konvensi ILO 87 dan Konvensi ILO 98.

Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa misi utama serikat pekerja adalah memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/serikat dan keluarganya. Terkait misi itu, serikat pekerja antara lain menjalankan sejumlah fungsi, yakni;

(i) sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial; (ii) sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya; (iii) sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(iv) sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya; (v) sebagai perencana, pelaksana, dan penanggungjawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (vi) sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham di perusahaan;