PT SiCepat Ekspres Indonesia (SiCepat), sebagai perusahaan logistik dan pengiriman yang sangat dikenal dan dibutuhkan publik, tidak dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 365 kurir secara sepihak tanpa alasan yang sah dan didahului dengan proses komunikasi yang jelas dengan pekerja atau perwakilan serikat pekerja.

Dasar dan alasan PHK ini perlu diperhatikan secara serius oleh PT. SiCepat mengingat peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah secara jelas dan lengkap mengatur mengenai dasar dan alasan dilakukannya PHK. Dasar Hukum PHK yang harus dijadikan pertimbangan antara lain Bab XII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Pasal 154A ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), waktu kerja dan istirahat, alih daya, serta PHK.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut paling terdapat 12 (dua belas) alasan yang memberikan dasar dan alasan diperbolehkannya PHK, seperti:

  1. Dilakukannya penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahaan perusahaan sedangkan pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja atau perusahaan memutuskan memberhentikannya;
  2. Terjadi efisiensi atau force majeur yang menimbulkan penutupan perusahaan;
  3. Adanya kerugian perusahaan hingga 2 tahun terus-menerus;
  4. Perusahaan berada di fase pailit dan mengalami penundaan kewajiban pembayaran hutang;
  5. Pekerja mengajukan permohonan PHK karena pengusaha melakukan hal-hal berikut:
    • Menganiaya, menghina, mengancam, menyuruhnya melakukan perbuatan yang melawan undang-undang.
    • Tidak menjalankan kewajiban, memerintahkan pekerja untuk bekerja di luar yang diperjanjikan, atau memberikan pekerjaan yang membahayakan keselamatan dan kesusilaannya.
    • Tidak memberikan gajinya tepat waktu selama 3 bulan berturut-turut.
  6. Adanya putusan pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa industrial yang menyatakan bahwa pengusaha tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan oleh pekerja lalu perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja;
  7. Pekerja mengundurkan diri setelah mengajukan permohonan tertulis minimal 30 hari sebelumnya dan tidak terikat ikatan dinas, serta melaksanakan kewajiban sampai tanggal yang ditetapkan;
  8. Karyawan mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau lebih, tanpa keterangan tertulis maupun bukti, serta telah dipanggil perusahaan sebanyak 2 kali secara patut dan tertulis;
  9. Pekerja melakukan pelanggaran ketentuan perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, maupun peraturan perusahaan serta telah diberi 3 kali somasi;
  10. Karyawan tidak dapat bekerja selama 6 bulan karena ditahan atas dugaan tindak pidana;
  11. Pekerja mengalami sakit atau cacat disebabkan kecelakaan kerja sehingga tidak dapat bekerja setelah 12 bulan;
  12. Pekerja memasuki masa pensiun atau meninggal dunia.

Berdasarkan dasar dan alasan di atas, sepertinya tidak ditemukan adanya alasan yang sah dan jelas yang memberikan kewenangan kepada PT. SiCepat untuk melakukan PHK terhadap para pekerjanya. Hal ini dapat diketahui dari perbincangan di sosial media dan media massa yang menyatakan bahwa :

“Gelombang PHK masal tengah dilakukan SiCepat. Di Jabodetabek ada sekitar 365 kurir yang dipecat, tapi mereka disodori surat pengunduran diri. Beberapa kurir yg di-PHK dipilih yang berstatus pekerja tetap”.

“Dipanggil sama admin untuk tanda tangan buat surat pengunduran diri. Langsung saya bilang ‘sampai kapan pun enggak akan saya tanda tangan sebelum jelas’ karena saya bukan resign tapi di-PHK sepihak”.

(CNN Indonesia, Senin 14 Maret 2022).

Berkaitan dengan permasalahan dan isu PHK yang dihadapi para pekerja PT. SiCepat, Business and Human Rights Institute (BHRI) mendorong agar PT. SiCepat memperhatikan peraturan perundang-undangan dan melindungi hak-hak yang dimiliki para pekerja.

PT SiCepat juga perlu melakukan segala upaya agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Pasal 151 UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah menjelaskan segala kegiatan positif yang dapat menghindari terjadinya PHK. “PHK adalah upaya terakhir apabila tidak ada jalan keluar lainnya. Contoh, sudah dilakukan pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh”. Alternatif-alternatif solusi ini perlu dipertimbangkan secara serius agar hasilnya dapat dinikmati, baik oleh perusahaan maupun para pekerja.

Apabila PT. SiCepat dapat mengelaborasi solusi alternatif dan mencegah terjadinya PHK, secara otomatis PT. SiCepat telah berkontribusi terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia yang salah satunya telah ditegaskan di dalam Prinsip-prinsip Panduan PBB mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) :

Perusahaan harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti mereka harus menghindari pelanggaran hak asasi manusia pihak lain dan harus mengatasi akibat hak asasi manusia yang merugikan dimana mereka terlibat.

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia merupakan sebuah standar global dari tindakan yang diharapkan dilakukan semua perusahaan dimanapun mereka beroperasi. Hal tersebut ada secara terpisah dari kemampuan dan/atau kemauan Negara untuk memenuhi kewajiban hak asasi manusia mereka sendiri, dan tidak mengurangi kewajiban mereka. Dan hal itu terdapat atas dan berdasarkan ketaatan pada hukum dan peraturan domestik mengenai perlindungan hak asasi manusia (Prinsip 11).