Status kerja di perkebunan kelapa sawit terdiri dari buruh tetap (dikenal sebagai SKU atau Syarat Kerja Utama), buruh berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Buruh Harian Lepas (BHL) dan Kernet. Buruh Harian Lepas (BHL) merujuk kepada para pekerja yang mengandalkan tenaga serta bekerja langsung di lapangan, Contohnya pemanen, pembrondol, penyemprot, bagian pruning (pembabatan lahan),  rawat,  sopir alat berat, truk pengangkut hasil panen, penimbun jalan, pekerja bangunan, dan lain-lain. Hasil riset Sawit Watch memperkirakan 70% dari 10-15 juta pekerja perkebunan kelapa sawit adalah buruh harian lepas.

Pekerja/Buruh harian lepas adalah pekerja yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian atau lepas yang merupakan jenis perjanjian kerja yang penggunaannya legal dan diatur undang-undang sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). PKWT diatur di dalam Kepmenakertrans No. 100/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.  Pasal 10 Peraturan ini menyatakan  untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.

Saat ini, standar pengupahan  BHL diatur dalam  Pasal 17 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang menentukan dalam hal upah ditetapkan secara harian, perhitungan upah sehari sebagai berikut:

  1. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
  2. Bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 (lima) hari dalam seminggu, upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu).

Apabila merujuk pada Pasal 10 ayat (2) Kepmenakertrans No. 100/2004 tertulis bahwa Perjanjian kerja harian lepas dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan perhitungan upah bagi pekerja harian lepas adalah upah minimum dibagi 21 hari kerja. Namun, ketentuan mengenai upah BHL ini tidak berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Dalam praktiknya masih terjadi pelanggaran terhadap buruh harian lepas yang mendapatkan upah di bawah upah minimum.  Praktik upah murah terjadi di perkebunan kelapa sawit. Hasil riset dari Koalisi Buruh Sawit menunjukkan ada beberapa wilayah yang melakukan praktik upah murah, yaitu:

Wilayah Perhitungan upah harian berdasarkan UMK Upah harian riil
Kalimantan Tengah Rp 84.116,- Rp 59.400,-
Kalimantan Timur Rp 92.200,- Rp 91.060,-
Sumatera Utara Rp 80.480,- Rp 78.600,-
Papua Rp 96.672,- Rp 61.295,-

 

Temuan pelanggaran hak-hak BHL atas upah yang layak tersebut dikuatkan dalam Workers in the Palm Oil Industry: Exploitation, Resistance and Transnational Solidarity juga menyatakan bahwa masalah inti pekerja industri kelapa sawit ialah tingkat upah yang sangat rendah untuk pekerja perkebunan.

Praktik upah murah tersebut seharusnya tidak terjadi apabila perusahaan-perusahaan kelapa sawit mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam UU Ketenagakerjaan khususnya Pasal 90 yang melarang upah murah. Apabila larangan ini diabaikan, para pelanggar akan dikenakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengenai larangan pembayaran upah minimum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan   sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Demikian juga dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) yang telah menetapkan Principles & Criteria. Salah satu  ditetapkannya  P&C adalah dihormati dan dilindunginya hak asasi manusia para pekerja. P&C No. 6.2 menetapkan bahwa prinsip menghormati hak-hak pekerja dan kondisi pekerja pada mengenai upah dan kondisi kerja, dengan kriterianya adalah upah dan persyaratan-persyaratan kerja bagi staf, pekerja, dan pekerja kontrak selalu memenuhi sekurangnya standar minimum legal atau industri yang berlaku, dan cukup untuk memenuhi Upah Hidup Layak (“UHL”). Oleh karena itu perusahaan kelapa sawit di Indonesia yang menjadi Anggota RSPO juga harus melaksanakan penerapan dari ketentuan dari Principles & Criteria 2018 tersebut.

Sektor perkebunan kelapa sawit memiliki peranan yang besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Perusahaan perkebunan dapat berkontribusi dengan memberikan upah yang layak bagi seluruh pekerjanya, sehingga perkebunan kelapa sawit dapat menjadi sumber mata pencaharian berkelanjutan. Oleh karenanya, semua pihak yang terlibat dalam produksi minyak kelapa sawit seharusnya memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak dalam lingkungan kerja yang  bermartabat dan setara, serta lingkungan kerja dan kehidupan yang sehat.