Pendahuluan

Tahun 2021 menciptakan momen-momen penting dalam perkembangan wacana dan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia di Indonesia. Momen-momen tersebut terefleksikan dalam berbagai aktivitas Pemerintah Indonesia dalam pengembangan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (DITJEN HAM), Kementrian Hukum dan Asasi Manusia; Direktorat HAM dan Kemanusiaan Kementrian Luar Negeri; Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kantor Staf Presiden (KSP) merupakan institusi-institusi negara yang giat dalam pengembangan dan adaptasi UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) ke dalam kebijakan dan praktik bisnis di Indonesia

Langkah dan aktivitas yang dilakukan Kementrian/Lenbaga tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran institusional organisasi masyarakat sipil yang berusaha meyakinkan Pemerintah Indonesia untuk menelurkan satu kebijakan terkait bisnis dan hak asasi manusia. Masyarakat sipil meyakini bahwa sampai dengan saat ini UNGPs merupakan kerangka kerja otoritatif yang diakui secara global yang dapat mengompromikan dan menangani dampak bisnis terhadap hak asasi manusia. UNGPs tidak hanya menyediakan panduan dan acuan yang sama bagi negara dan bisnis, tetapi juga alat (tools) yang diproyeksikan dapat menangani (potensi) pelanggaran hak asasi manusia terkait bisnis.

Unduh Kabar BHR Volume 1 Tahun 2022