“States must protect; companies must respect; and those who are harmed must have redress….”

Kalimat di atas adalah petikan pidato dari Profesor John Gerard Ruggie dalam ajang internasional bergengsi bertajuk “United Nations Forum on Business and Human Rights” di Geneva, Swiss, di penghujung tahun 2012.

Dalam pidato tersebut, Prof Ruggie tegas sekali menyatakan bahwa penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) merupakan tanggung jawab bersama. Bukan hanya monopoli negara, pihak swasta atau lebih spesifik perusahaan juga memikul beban yang sama.

Tanggung jawab perusahaan terkait HAM merujuk pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang dibidani langsung oleh Prof. Ruggie yang ditunjuk sebagai UN Secretary-General’s Special Representative for Business and Human Rights sejak tahun 2005.

Sebelum akhirnya disahkan oleh United Nations Human Rights Council melalui Resolusi 17/4 pada tanggal 16 Juni 2011, UNGPs sejatinya merupakan pengembangan dari sebuah rancangan kerangka kerja dengan judul “Respect, Protect, Remedy Framework”  yang juga disusun oleh Prof Ruggie pada tahun 2008.

Secara substansi, UNGPs mencakup tiga pilar utama yakni (1) Kewajiban Negara untuk Melindungi; (2) Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati; dan (3) Memperluas Akses Pemulihan yang Efektif.

Ketiga pilar tersebut lalu dijabarkan lebih spesifik menjadi 4 (empat) kerangka kebijakan. Pertama, UNGPs berlaku bagi semua negara dan semua entitas bisnis, baik itu lingkup nasional maupun transnasional. Keberlakuan UNGPs bagi entitas bisnis tanpa memandang struktur, skala, maupun kedudukannya.

Kedua, UNGPs merupakan satu kesatuan sehingga harus dipahami secara utuh. UNGPs bertujuan untuk memajukan standar dan praktik yang berkaitan dengan bisnis dan HAM.

Ketiga, UNGPs tidak menciptakan kewajiban hukum internasional yang baru atau membatasi atau mengesampingkan kewajiban hukum lain terkait HAM yang dimiliki oleh suatu negara.

Terakhir, UNGPs harus diterapkan secara non-diskriminatif dengan fokus perhatian kepada kelompok atau individu yang rentan dilanggar hak-hak asasinya, seperti masyarakat adat serta beberapa kelompok minoritas atau marginal.

Untuk pilar pertama, UNGPs walaupun dirancang untuk konteks dunia bisnis, namun tetap menempatkan negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penegakan dan perlindungan HAM di yurisdiksinya.

Dalam hal ini, negara diposisikan sebagai institusi utama yang harus melakukan langkah-langkah untuk memastikan hak-hak asasi warga negara tidak dilanggar oleh aktor non-negara, termasuk perusahaan. Langkah-langkah tersebut dapat berupa aturan, kebijakan, dan proses peradilan yang efektif.

Sebagaimana ditegaskan dalam kerangka kerja, UNGPs tidak bertujuan untuk mengganti atau mengenyampingkan instrumen HAM internasional yang terlebih dulu berlaku dan mengikat negara. Instrumen dimaksud antara lain Universal Declaration of Human Rights,  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work.

Dalam menerapkan UNGPs, tantangan terberat yang harus dihadapi negara adalah bagaimana menyelaraskan antara kepentingan ekonomi dengan kepentingan HAM. Negara harus cermat dalam merumuskan kebijakan dan aturan agar iklim bisnis dan kondisi HAM sama-sama kondusif.

Ditempatkan sebagai pilar kedua, kedudukan perusahaan menjadi sorotan utama dalam UNGPs. Setiap perusahaan dituntut untuk mampu menjalankan bisnisnya dengan tetap menghormati HAM. Langkah konkret perusahaan dalam menghormati HAM dapat diwujudkan dengan membuat kebijakan serta aturan perusahaan yang ‘ramah’ HAM.

Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan uji tuntas HAM (due diligence). Dikutip dari laman www.ohchr.org, definisi uji tuntas HAM adalah sebuah metode yang dilakukan perusahaan untuk secara aktif mengelola segala bentuk potensi dan dampak nyata yang dapat mengakibatkan pelanggaran HAM.

Untuk pilar terakhir, UNGPs menekankan pentingnya aspek pemulihan dari para korban pelanggaran HAM di sektor bisnis. Dalam konteks ini, negara dan perusahaan memikul tanggung jawab sama dengan porsi kewenangan masing-masing, untuk memastikan terciptanya akses pemulihan yang efektif.

Dari sisi negara porsi kewenangannya berkaitan dengan mekanisme formal baik itu yudisial maupun non-yudisial. Negara harus memastikan bahwa mekanisme pemulihan yang tersedia menjamin terpenuhinya 3 (tiga) hak utama korban yakni hak atas kebenaran (the right to truth), hak atas keadilan (right to justice), dan hak atas reparasi (right to reparation).

Sementara dari sisi perusahaan, porsi kewenangannya adalah menciptakan mekanisme pemulihan internal yang efektif sehingga korban dapat memperjuangkan hak-haknya secara optimal. Mekanisme internal tersebut dapat berupa saluran pengaduan (complaint center) atau pendampingan (advokasi).