CNN Indonesia, Kamis 4 November 2021 melaporkan terjadinya konflik antara masyarakat  Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT Primatama Kreasimas (PT PKM), anak perusahaan Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART Tbk). Beberapa warga Suku Anak Dalam diduga melakukan penembakan terhadap tiga anggota satuan pengamanan (Satpam) perkebunan sawit PT. PKM.

Berdasarkan keterangan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI, penembakan yang dilakukan Suku Anak Dalam itu terkait dengan penyerangan “dua truk karyawan perusahaan” ke permukiman Orang Rimba yang menumpang di dalam kebun sawit warga Desa Lubuk Jering. Selain melakukan penyerangan, para karyawan diduga melakukan perusakan sudung (rumah yang dibuat dan digunakan untuk bermukim sementara) dan membakar lima motor Orang Rimba.

Terkait dengan konflik tersebut, Business and Human Rights Institute (BHRI) mendorong agar Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi melakukan  pendekatan persuasi dan humanis dalam menangani konflik yang terjadi antara masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dengan PT. Primatama Kreasimas (PT PKM). POLDA Jambi perlu melakukan komunikasi dan pendekatan dengan ketua-ketua adat dan tokoh-tokoh masyarakat SAD agar dampak yang terjadi dan dialami masyarakat SAD dapat diminimalisasi.

POLDA Jambi perlu mengembangkan pendekatan secara persuasi bersama-sama dengan pemangku kepentingan lainnya untuk menyelesaikan secara adat dan persuasif. Pendekatan persuasi dan humanis perlu dilakukan mengingat situasi yang terjadi di lapangan tidak terlalu menguntungkan bagi masyarakat SAD secara keseluruhan.  Laporan KKI WARSI menyatakan bahwa akibat konflik yang terjadi, sebagian Orang Rimba (Suku Anak Dalam) sudah mengungsi ke dalam hutan yang lebih jauh dari tempat tinggal mereka.

Berdasarkan catatan KKI WARSI, 96 keluarga dengan 324 jiwa Orang Rimba tidak lagi berada di permukiman mereka di Selentik, Desa Lubuk Jering, Ujung Doho, Desa Pematang Kabau, dan Singosari, Desa Pematang Kabau, di Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Langkah persuasi yang dilakukan POLDA Jambil harus didukung oleh pemangku kepentingan lainnya, khususnya PT. Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART Tbk) selaku induk perusahaan PT. PKM, agar konflik tidak berkepanjangan dan masyarakat Suku Anak Dalam dapat kembali ke wilayah dan komunitasnya. Sehingga, mereka dapat menjalankan aktivitas dan kehidupannya tanpa rasa takut dan kekhawatiran.

Business and Human Rights Institute (BHRI) juga merekomendasikan agar PT. SMART mengembangkan langkah-langkah persuasif dan integratif dalam menyelesaikan konflik dengan masyarakat SAD. Mengingat PT. SMART merupakan salah satu perusahaan yang memiliki kebijakan dan komitmen sosial dan hak asasi manusia yang sangat komprehensif. Kebijakan dan praktik PT. SMART dirancang untuk meminimalkan kemungkinan konflik terkait operasi.

Sebagaimana dirilis dalam lamannya, PT SMART Tbk memiliki  komitmen terhadap PADIATAPA tercantum dalam Kebijakan Sosial dan Lingkungan GAR (KSLG)  yang ditujukan untuk menghasilkan dampak positif dan signifikan bagi masyarakat Indonesia dengan penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai taraf penghidupan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri dan generasi mendatang. Termasuk didalamnya adopsi prinsip-prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent / FPIC atau PADIATAPA).

SMART juga berkomitmen untuk meningkatkan proses dan prosedur yang menghormati hak-hak adat masyarakat setempat dan masyarakat adat, dan melibatkan masyarakat setempat dalam konservasi hutan dan mengambil pendekatan inklusif dan kolaboratif untuk mengatasi tantangan keberlanjutan melalui pendekatan konservasi partisipatif.

Business and Human Rights Institute (BHRI) mendorong agar semua komitmen PT. SMART tersebut dapat dilaksanakan secara utuh dalam upaya mencari jalan penyelesaian terbaik, khususnya bagi masyarakat SAD.

Business and Human Rights Institute (BHRI) mendorong agar PT. SMART Tbk melakukan investigasi dan klarifikasi secara terbuka dan partisipatif atas terjadinya konflik antara anak perusahaannya dengan masyarakat SAD, dan kepada publik. Sehingga, praktik terbaik dalam menjalankan Pilar Kedua Prinsip-prinsip PBB Mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yakni perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM (the corporate responsibility to respect human rights) dapat tercermin dari respon yang dilakukan PT. SMART Tbk dalam menangani konflik yang terjadi di wilayah Sarolangun, Jambi tersebut.