Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus menelusuri dan mengungkap secara lengkap dan tuntas orang-orang yang diduga terlibat dalam “Kasus Ekspor Minyak Goreng”. Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak boleh berhenti dengan penetapan 4 (empat) orang sebagai tersangka: IWW, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; MPT, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia; SMA, Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Grup (PHG), dan PT, General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas.

Business and Human Rights Institute (BHRI) berpendapat penelusuran dan pengungkapan secara lengkap dan tuntas penting dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, mengingat dampak yang ditimbulkan para pelaku “Kasus Ekspor Minyak Goreng” sangatlah besar. Tindakan para pelaku telah mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, bidang perekonomian masyarakat, dan keuangan negara. Tindakan yang dilakukan para pelaku tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, namun juga pelanggaran terhadap etika bisnis yang bertanggung jawab (responsible business) yang berdampak pada kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

Penetapan 4 (empat) orang tersangka harus dijadikan sebagai pintu masuk untuk mengungkap secara sistematis mengenai kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia sejak akhir 2021 sampai dengan saat ini. Merujuk pada kajian yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), kelangkaan dan lonjakan kenaikan harga minyak goreng salah satunya disebabkan oleh kartel minyak goreng menguasai hampir 70% pangsa pasar minyak goreng nasional. Sehingga, penetapan 4 (empat) orang tersangka seharusnya dapat dijadikan landasan bagi Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengungkap keterlibatan kartel minyak goreng dalam kelangkaan dan lonjakan kenaikan harga minyak goreng.

Keberhasilan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam mengungkap para pelaku kejahatan “Kasus Ekspor Minyak Goreng” dapat dijadikan salah satu indikator keseriusan Pemerintah Indonesia dalam penegakan hukum, sekaligus merealisasikan perlindungan hak-hak masyarakat atas kehidupan yang layak, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, Business and Human Rights Institute (BHRI) merekomendasikan:

  1. Jaksa Agung harus menjadi pemimpin utama dalam upaya penyelidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku “Kasus Ekspor Minyak Goreng”;
  2. Kejaksaan Agung Republik Indonesia harus mengungkap keterlibatan kartel minyak goreng dalam kelangkaan dan lonjakan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia, dan mengajukannya ke Pengadilan;