United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang diresmikan pada tahun 2011 memuat 3 (tiga) pilar utama, yakni (i) Kewajiban Negara untuk Melindungi; (ii) Tanggung Jawab Perusahaan untuk Menghormati; dan (iii) Memperluas Akses Pemulihan yang Efektif.

Prof. John Ruggie selaku bidan UNGPs menegaskan bahwa ketiga pilar tersebut semuanya penting. Antara satu pilar dengan pilar lainnya saling berkorelasi dan melengkapi. Makanya, meskipun ditempatkan di posisi buncit, bukan berarti pilar “Memperluas Akses Pemulihan yang Efektif” menjadi kurang penting dibandingkan dua pilar lainnya.

Tanpanya, pelaksanaan pilar pertama dan kedua justru menjadi sia-sia. Bayangkan, apalah artinya negara menunaikan kewajiban melindungi HAM dan perusahaan melaksanakan tanggung jawab menghormati HAM, jika ternyata akses pemulihan bagi para korban tidak tersedia atau tersedia tetapi tidak efektif.

Makanya, UNGPs membebankan tanggung jawab untuk mengimplementasi pilar nomor tiga tersebut kepada negara dan perusahaan. Keduanya dituntut berkontribusi sesuai dengan porsi kewenangannya masing-masing dalam mewujudkan akses pemulihan yang luas dan efektif.

Dari sisi negara, porsi kewenangannya adalah untuk memastikan bahwa akses pemulihan yang tersedia saat ini dapat menjamin terpenuhinya 3 (tiga) hak utama para korban pelanggaran HAM yakni hak atas kebenaran (the right to truth), hak atas keadilan (right to justice), dan hak atas reparasi (right to reparation).

Untuk mewujudkan akses pemulihan yang efektif, maka setidaknya ada dua jalur yang bisa ditempuh, yakni state-based judicial dan state-based non judicial. Sejalan dengan istilahnya, pembeda antara dua jalur tersebut berkaitan dengan ada atau tidaknya ‘keterlibatan’ lembaga peradilan.

Jalur pemulihan state-based judicial dapat ditempuh melalui lembaga peradilan antara lain Mahkamah Konstitusi (MK) jika berkaitan dengan implementasi undang-undang, Pengadilan HAM jika berkaitan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh otoritas negara, atau Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika berkaitan dengan pelanggaran atas hak-hak buruh.

Dari 3 (tiga) lembaga peradilan tersebut di atas, MK dan PHI relatif lebih populer di mata publik ketimbang Pengadilan HAM. Alasannya, MK dan PHI memiliki mekanisme yang lebih mudah yakni cukup mengajukan permohonan atau gugatan. Sementara, Pengadilan HAM menerapkan persyaratan dan mekanisme yang lebih ketat.

Untuk membentuk Pengadilan HAM yang bersifat ad hoc harus melalui beberapa tahap. Diawali dengan investigasi Komnas HAM, lalu penyidikan oleh Kejaksaan dan persetujuan DPR, sebelum akhirnya Presiden menerbitkan keputusan presiden. Perlu diketahui, Pengadilan HAM juga hanya dapat memeriksa kasus dugaan pelanggaran HAM berat.

 

Berikutnya, lembaga state-based non judicial yang disediakan oleh negara salah satunya adalah Komnas HAM. Berdiri pada tahun 1993, Komnas HAM memiliki kewenangan utama melakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat. Penyelidikan Komnas HAM dapat bermuara ke state-based judicial jika didukung bukti-bukti yang kuat.

Dalam Laporan Tahunan Edisi 2016, Komnas HAM memaparkan temuan menarik terkait tren pengaduan kasus dugaan pelanggaran HAM. Dalam kurun waktu 2014-2016, korporasi tercatat menduduki peringkat kedua setelah Kepolisian sebagai pihak yang paling banyak diadukan oleh masyarakat.

Berikutnya itu, ada pula Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dibentuk tahun 2008, kewenangan utama LPSK adalah memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Seperti halnya Komnas HAM, fungsi dan kewenangan LPSK juga bersinggungan dengan state-based judicial.

Dari sisi perusahaan, porsi kewenangannya adalah bagaimana perusahaan menciptakan mekanisme pemulihan internal yang efektif sehingga korban dapat memperjuangkan hak-haknya secara optimal. Mekanisme internal tersebut dapat berupa mekanisme pengaduan (grievance mechanisms) atau pendampingan (advokasi).

Dalam UNGPs telah dijabarkan secara terperinci kriteria apa saja yang dibutuhkan agar mekanisme pengaduan di perusahaan berjalan efektif. Pertama, “Legitimasi” yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pihak pengadu atas akuntabilitas dan objektivitas mekanisme pengaduan tersebut.

Kedua, “Aksesibilitas” yang berkaitan dengan seberapa mudah pengadu dapat mengakses mekanisme pengaduan tersebut tanpa hambatan. Ketiga, “Terukur” yang berkaitan dengan tingkat kepastian dari hasil akhir mekanisme pengaduan yang ditempuh oleh pengadu.

Keempat, “Adil” yang berkaitan dengan seberapa mampu mekanisme pengaduan tersebut memberikan rasa adil kepada pihak pengadu. Kelima, “Transparansi” yang berkaitan dengan kemudahan pihak pengadu untuk mengakses informasi seputar proses penanganan pengaduan.

Keenam, “Kesesuaian dengan Prinsip HAM Internasional” bahwa mekanisme pengaduan tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip HAM yang berlaku secara internasional. Ketujuh, “Pembelajaran” bahwa mekanisme pengaduan tersebut bermanfaat agar di kemudian hari tidak terjadi pelanggaran HAM.

Kedelapan, “Partisipatif” yang berkaitan dengan tingkat partisipasi pihak pengadu serta pihak lain terkait dalam proses penanganan pengaduan serta mengedepankan aspek dialog dalam penyelesaian kasus yang diadukan.

Terkait peran perusahaan dalam mewujudkan akses pemulihan yang efektif, UNGPs menyoroti potensi konflik kepentingan pihak perusahaan karena kedudukannya sebagai penyelenggara mekanisme pengaduan sekaligus pihak teradu. Dalam situasi ini, UNGPs menekankan pentingnya keterlibatan pihak ketiga demi menjaga objektivitas proses penanganan pengaduan.