Secara historis, hak asasi manusia (HAM) selalu dipersepsikan sebagai relasi antara penguasa dan rakyat. Persepsi tersebut bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama, apalagi jika dihitung sejak Magna Charta dicetuskan pada tahun 1215. Persepsi itu bahkan berlanjut ketika tahun 1948 Deklarasi Universal HAM diluncurkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Butuh waktu sekitar 63 tahun, persepsi ‘kuno’ HAM itu akhirnya bergeser atau lebih tepatnya diperluas. Bahwa tanggung jawab pemenuhan serta perlindungan HAM bukan semata ‘monopoli’ negara. Pihak swasta atau lebih spesifik perusahaan juga memikul tanggung jawab yang sama.

Tonggaknya adalah ketika Dewan HAM PBB meluncurkan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP BHR) pada tahun 2011. Meski baru diluncurkan 2011, perjalanan UNGP BHR sebenarnya cukup panjang.

Bermula dari kisah persekongkolan ITT di awal tahun 1970, sebuah perusahaan di negara Chile, dengan Central Intelligence Agency (CIA) Amerika Serikat (AS) untuk melakukan kudeta militer. Dari kejadian tersebut lalu dibentuk sebuah komisi tentang perusahaan trans nasional.

Komisi tersebut ditugaskan untuk menyusun Code of Conduct on Transnational Corporations, sebuah instrumen internasional yang mengatur tentang potensi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh perusahaan. Setelah digodok selama 10 tahun, rancangan Code of Cunduct itu mendapat penolakan dari beberapa negara.

Tahun 1998, Komisi HAM PBB melalui Sub Komisi Promosi dan Perlindungan HAM berinisiatif membentuk sebuah kelompok kerja yang membahas tentang dampak perusahaan trans nasional terhadap HAM. Setahun bekerja, kelompok kerja tersebut berhasil merampung sebuah code of conduct.

Lima tahun kemudian, Sub Komisi Promosi dan Perlindungan HAM menyodorkan code of conduct yang dirancang kelompok kerja kepada Komisi HAM PBB untuk mendapat persetujuan. Diwarnai dukungan dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan penolakan dari pelaku bisnis, code of conduct kembali gagal disahkan.

Dua kali gagal, perjuangan mewujudkan sebuah instrumen internasional tentang bisnis dan HAM mulai menemukan titik terang. Tahun 2005, Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menujuk Professor John Ruggie sebagai UN Special Representative of the Secretary General on the issue of human rights and transnational corporations and other business enterprises (SRSG).

Dalam kurun waktu 3 tahun sejak ditunjuk, Prof. John Ruggie berhasil merampungkan Respect, Protect, Remedy Framework yang kemudian diajukan ke Dewan HAM PBB, organ pengganti Komisi HAM PBB. Framework tersebut lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Prof. John Ruggie menjadi UNGP BHR yang resmi dirilis pada Juni 2011.

Lahirnya UNGP BHR menjadi tonggak penting dalam perkembangan bisnis dan HAM. Meskipun tetap menuai resistensi, terutama dari kalangan LSM, UNGP BHR telah banyak diadopsi oleh negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia yang telah menyusun Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan HAM pada tahun 2017.

Suksesnya penyusunan UNGP BHR tidak mungkin dilepaskan dari jasa Prof. John Ruggie. Berkat perannya yang signifikan, sebagian kalangan bahkan menyebut UNGP BHR sebagai “Ruggie’s Principles” atau “Ruggie’s Framework”.

Dikutip dari laman www.hks.harvard.edu, Prof. John Ruggie tercatat sebagai Guru Besar di bidang HAM dan Hubungan Internasional di Harvard’s Kennedy School of Government. Meskipun dikenal sebagai Guru Besar dari University of Harvard namun Prof. John Ruggie sebenarnya lulusan dari University of McMaster di Kanada.

Prof. John Ruggie bahkan bukan warga asli AS. Dia lahir di negeri Austria, tepatnya kota Graz pada tanggal 18 Oktober 1944, tetapi kemudian menghabiskan sebagian usianya di Kanada. Tahun 1967, Prof. John Ruggie hijrah ke AS demi meraih gelar doktor untuk bidang politik di University of California, Berkeley.

Karier akademis Prof. John Ruggie cukup mentereng. Sebelum akhirnya bergabung University of Harvard pada tahun 2001, dia juga tercatat sebagai pengajar di Columbia University dan University of California, Berkeley. Di Columbia University, Prof. John Ruggie bahkan sempat menjadi Dekan School of International and Public Affairs.

Sepak terjang Prof. John Ruggie juga telah diakui secara internasional. Sebuah majalah yang fokus pada bidang kebijakan luar negeri, menobatkan Prof. John Ruggie sebagai salah satu dari 25 tokoh akademis di bidang hubungan internasional.

Lalu, Prof. John Ruggie diganjar beberapa penghargaan lain seperti International Studies Association’s Distinguished Scholar Award, American Political Science Association’s Hubert Humphrey Award, AS.K. Social Science Prize dari Wissenschafts Zentrum Berlin, serta penghargaan khusus dari American Bar Association dan Washington Foreign Law Society.

Apresiasi lain yang diperoleh Prof. John Ruggie adalah gelar Doctor of Laws (Honoris Causa) dari University McMaster dan Doctor of Letter (Honoris Causa) dari University of Waterloo.