Dunia hak asasi manusia kehilangan salah satu pemikir yang memiliki kontribusi yang besar dalam diskursus dan penormaan hak asasi manusia, khususnya yang terkait dengan isu bisnis dan hak asasi manusia. Prof. John G Ruggie (1944-2021) meninggal pada 16 September 2021.

John Ruggie merupakan orang yang berada di belakang lahirnya Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework, yang sering disebut juga sebagai UNGPs atau Ruggie Framework. John Ruggie menyusun draft UNGPs yang kemudian disahkan dan mendapatkan dukungan secara penuh dari anggota-anggota Dewan HAM PBB pada Juni 20211.

Pengesahan UNGPs tidak dapat dilepaskan dari kerja keras John Ruggie selama hampir enam tahun John Ruggie yang secara maraton melakukan konsultasi mendalam dengan berbagai kelompok kepentingan, korporasi, masyarakat sipil, pemerintah, dan investor yang untuk mengembangkan konsep dan penormaan relasi bisnis dan hak asasi manusia (ELSAM, 2012).

UNGPs merupakan pedoman resmi pertama yang dikeluarkan oleh Dewan HAM untuk negara dan perusahaan yang berisi mengenai tanggung jawab negara dan perusahaan untuk memastikan tidak dilanggarnya hak asasi manusia. UNGPs mendapatkan respon yang sangat baik khususnya dari kalangan negara dan korporasi. Hal ini dilatarbelakangi oleh sifat dan norma-norma dalam UNGPs yang tidak mengikat secara hukum, sehingga tidak memunculkan kewajiban baru dalam bidang HAM.

John Ruggie 2012

Pada dasarnya UNGPs terdiri dari tiga prinsip utama yang berbeda tetapi saling terkait, yaitu :

  1. Kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Negara harus melindungi individu dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh korporasi;
  2. Tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, yang berarti tidak melanggar hak asasi manusia yang diakui secara internasional dengan menghindari, mengurangi, atau mencegah dampak negatif dari operasional korporasi; dan
  3. Kebutuhan untuk memperluas akses bagi korban mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial maupun non-yudisial.

UNGPs telah mendorong terbentuknya standar global bagi negara dan korporasi mengenai bagaimana seharusnya entitas-entitas berperilaku untuk memastikan operasional bisnis tidak mengurangi dan pembatasan penikmatan hak-hak asasi manusia.

Warisan dan pemikiran John Ruggie tidak dapat terlukiskan dalam satu atau dua rangkaian kalimat. John Ruggie telah meninggalkan perubahan, perkembangan , pergeseran kebijakan dan praktik baru dalam dunia bisnis dan kebijakan negara, yang secara perlahan namun pasti memengaruhi pola perilaku dan praktik bisnis di belahan dunia.

Pemikiran dan kontribusi John Ruggie akan terus hidup dalam wahana yang lebih luas: dalam diskursus hak asasi manusia, praktik bisnis, dan kebijakan negara yang semakin berkembang pasca disahkannya UNGPs.