Sejak disahkan pada tahun 2011, United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) telah diadopsi oleh banyak negara. Metode adopsi yang lazim dilakukan adalah dengan menyusun sebuah Rencana Aksi Nasional (RAN) yang berlaku secara nasional.

Mengacu pada laman www.ohchr.org, tercatat 24 negara telah memiliki RAN Bisnis dan HAM. Daftar tersebut didominasi oleh negara-negara Benua Eropa, dimana Inggris dan Belanda tercatat sebagai dua negara pertama yang memiliki RAN Bisnis dan HAM. di luar Eropa, tercantum negara Afrika dan Asia yakni Kenya, Jepang dan Thailand.

Bagaimana dengan Indonesia? Laman www.ohchr.org mencantumkan Indonesia dalam daftar negara yang masih dalam proses menyusun RAN Bisnis dan HAM. Faktanya, Indonesia memang belum memiliki RAN Bisnis dan HAM yang resmi menjadi kebijakan nasional.

Sejauh ini, hanya ada RAN HAM 2015-2019 yang tentunya bersifat umum. Sementara yang bersifat khusus terkait bisnis dan HAM adalah RAN Bisnis dan HAM versi Komnas HAM yang tertuang Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2017.

Sejauh ini, memang tidak ada alasan spesifik tentang kenapa RAN Bisnis dan HAM tidak kunjung disahkan. Mungkin, salah satu alasannya adalah karena Pemerintah Indonesia sangat berhati-hati dalam menyusun RAN Bisnis dan HAM supaya nantinya tetap ramah investasi.

Meskipun terkesan spekulatif, alasan tadi sebenarnya logis karena menurut sejarah konsep bisnis dan HAM memang tidak serta merta mulus diterima oleh kalangan bisnis. Konsep bisnis dan HAM dengan segala norma-norma di dalamnya dikhawatirkan dapat mengganggu iklim investasi.

Menanggapi kekhawatiran yang berkembang, Pusat Studi HAM di London School of Economics and Political Science menggagas sebuah proyek bernama The Investment & Human Rights Project (IHRP). Output dari IHRP adalah sebuah pedoman penerapan prinsip-prinsip UNGPs dalam pembuatan kebijakan investasi yang diterbitkan pada tahun 2016.

Proyek IHRP dipimpin oleh dua ahli yakni Andrea Saldarriaga dan Andrea Shemberg.  Andrea Saldarriaga adalah seorang advokat yang berpengalaman di bidang regulasi dan sengketa investasi. Dia juga tercatat sebagai konsultan di United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Lalu, Andrea Shemberg sebelumnya bekerja sebagai Penasihat Hukum untuk Profesor John Ruggie, sang bidan UNGPs. Selama mendampingi John Ruggie, Andrea Shemberg terlibat dalam penyusunan kontrak-kontrak investasi di sejumlah negara termasuk perjanjian investasi internasional.

Dalam IHRP dijelaskan tentang kenapa negara perlu memberikan perhatian khusus pada pembuatan kebijakan investasi dalam rangka menerapkan UNGPs. Pertama, PMA memberikan tantangan tata kelola yang unik karena investasi yang dilakukannya dapat berkontribusi menciptakan lingkungan yang permisif sehingga menyebabkan timbulnya dampak negatif terhadap HAM.

Kedua, PMA dapat menjadi momentum yang dapat dimanfaatkan untuk mereformasi kebijakan PMA guna mendorong implementasi UNGPs. Salah satu yang direformasi adalah aspek HAM yakni dengan mengadopsi prinsip-prinsip UNGPs, terutama terkait tanggung jawab korporasi untuk menghormati HAM.

Dalam rangka membantu negara-negara membuat kebijakan investasi yang sejalan dengan UNGPs, IHRP menyodorkan 3 (tiga) alat bantu yakni (i) peta pembuatan kebijakan investasi; (ii) identifikasi enam isu utama yang relevan, dan (iii) saran langkah-langkah implementasi.

Alat bantu pertama, peta pembuatan kebijakan investasi meliputi fungsi, instrumen, dan aktor yang terkait dalam siklus investasi. Tujuan dilakukannya pemetaan antara lain menjabarkan berbagai fungsi yang dijalankan negara-negara berkaitan dengan pembuatan kebijakan investasi serta mengidentifikasi aktor-aktor yang bertanggung jawab agar terlibat dalam diskusi seputar implementasi UNGP.

Selain itu, dengan dilakukan pemetaan, para pengguna IHRP dapat menemukan cara bagaimana mengintegrasikan aspek perlindungan HAM dari tahap paling dini pada sebuah proyek investasi. Pengintegrasian aspek perlindungan HAM sejak dini diharapkan dapat membantu memastikan bahwa proyeksi finansial, anggaran, dan jangka waktu sesuai dengan perencanaan.

Untuk alat bantu kedua, IHRP telah mengidentifikasi setidaknya 6 (enam) isu utama terkait pembuatan kebijakan investasi dan penerapan UNGPs. Keenam isu utama itu adalah mengelola risiko HAM; memastikan akses terhadap pemulihan; mempertahankan ruang kebijakan; menetapkan dan menjaga harapan; meningkatkan transparansi; dan mengelola konteks konflik dan pasca konflik.

Alat bantu terakhir, IHRP membeberkan saran langkah-langkah investasi dengan merujuk pada praktik-praktik di sejumlah negara. Terdapat belasan negara yang dijadikan sebagai rujukan praktik oleh IHRP. Mulai dari negara-negara Benua Eropa seperti Norwegia, Swiss, Denmark, dan Inggris.

Lalu, dari Benua Asia, ada India dan Mongolia. Benua Amerika, tercantum Peru, Amerika Serikat, Kolombia, dan Kanada. Terakhir, Benua Afrika menyumbang nama Afrika Selatan dan Liberia.

Yang menarik, untuk setiap contoh praktik, IHRP secara detail menyebutkan fungsi, instrumen, dan aktor negara yang relevan serta isu utama untuk membantu menggambarkan bagaimana elemen-elemen ini saling berhubungan dalam praktik.

Misalnya contoh praktik di Amerika Serikat. Fungsinya adalah membuat regulasi; Instrumennya adalah upaya domestik dengan dampak ektrateritorial; Aktornya adalah Kantor Departemen Perdagangan Kontrol Aset Asing. Sedangkan isu utama yang relevan adalah (i) Mengelola risiko HAM; (ii) Menetapkan dan menjaga harapan; dan (iii) Meningkatkan transparansi.

Ironisnya, walaupun menjadi lokasi penyelenggaraan lokakarya dan seminar dalam rangka penyusunan pedoman IHRP, Indonesia tidak tercantum dalam daftar rujukan contoh praktik. Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan fakta bahwa Indonesia belum memiliki RAN Bisnis dan HAM.