Pengantar

Standar-standar yang berkaitan dengan operasional bisnis terus berkembang, seperti yang dilakukan Uni Eropa. Saat ini Uni Eropa sedang membahas mengenai EU Mandatory Due Diligence Legislation, dimana berdasarkan regulasi ini “perusahaan-perusahaan harus melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan memperhitungkan dampak aktual atau potensial hak asasi manusia dan lingkungan dalam operasi bisnis atau rantai pasoknya. Uji tuntas harus dipahami sebagai tanggungjawab substantif daripada kepatuhan murni terhadap persyaratan formal. Proses uji tuntas tersebut akan melibatkan pendekatan yang fleksibel tergantung pada sektor kegiatan dan jenis serta ukuran perusahaan”.

Regulasi Uni Eropa ini selaras dengan perkembangan yang terjadi di tataran global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengesahkan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia oleh Dewan Hak Asasi Manusia, yang menetapkan bahwa bisnis memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk dengan mengidentifikasi, menghindari, mengurangi, dan memulihkan dampak hak asasi manusia dimana mereka terlibat.

Upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengetahui mengenai dampak operasional bisnisnya terhadap lingkungan dan masyarakat adalah dengan melakukan human rights imopact asesstment/HRIA (penilaian hak asasi manusia). HRIA dapat didefinisikan sebagai proses untuk mengidentifikasi, memahami, menilai, dan menangani dampak negatif dari proyek bisnis atau aktivitas bisnis terhadap penikmatan hak asasi manusia dari pemegang hak yang terkena dampak seperti pekerja dan masyarakat.


Tujuan

  1. Menjelaskan kiat bagi Perusahaan untuk mendorong keberlanjutan bisnisnya melalui penilaian atas dampak operasional perusahaannya.
  2. Apa dan bagaimana keuntungan bila perusahaan melakukan Human Rights Impact Asessment.

Materi

  1. Proses dan Tahapan Human Rights Impact Asessment
  2. Manfaat Human Rights Impact Asessment Bagi Perusahaan

Narasumber

  • Ifdhal Kasim, S.H.
  • Roichatul Aswidah, M.A.

Waktu

Rabu, 2 Juni 2021

09.00 – 12.00


Biaya dan Fasilitas

Rp1.500.000 (gunakan kupon diskon hria untuk potongan biaya 20% bagi 5 pendaftar pertama)

Seluruh peserta akan mendapatkan materi dan Sertifikat Elektronik


Penyelenggara

BHR Institute bekerjasama dengan Airlangga Center for Legal Drafting and Professional Development Fakultas Hukum Universitas Airlangga


Tentang Narasumber

Ifdhal Kasim, S.H., memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia. Saat berkarir sebagai Advokat pada tahun 1991, ia meniti karir di bidang HAM dan menjadi Direktur Eksekutif di Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

Kasim memiliki berbagai pendidikan profesi di bidang HAM, antara lain dari Colombia University, Ateneo University, New York University, dan Harvard Law School. Ia juga aktif mengikuti berbagai pelatihan hak asasi manusia di dalam dan luar negeri. Selama 2007 – 2012, Kasim terpilih menjadi Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) di mana ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Asosiasi Advokat Indonesia periode 2015-2020 dan periode 2020-2025. Kasim sempat bekerja sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden periode 2016 – 2020.

Karya dan pengetahuannya tentang hak asasi manusia mendorongnya untuk terlibat dan menjadi salah satu pendiri BHR Institute pada November 2020.

Roichatul Aswidah, M.A. memperoleh gelar Sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar Master dari University of Essex, Inggris.

Roichatul Aswidah menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia (Komnas HAM) dari tahun 2012 hingga 2017. Selama di Komnas HAM, ia menjadi Wakil Ketua Urusan Luar Komnas HAM pada tahun 2015 – 2016 dan 2017 – 2018. Untuk Lebih dari 20 tahun, Aswidah telah bekerja di isu-isu kontemporer hak asasi manusia, khususnya bisnis dan hak asasi manusia. Aswidah menjadi salah satu pembicara di UN Forum on Business and Human Rights dalam sesi yang diselenggarakan oleh UN Working Group on Business and Human Rights saat menyampaikan “The State Implementation of the Guiding Principles in Context of Investment Policy” bekerjasama dengan Proyek Investasi & Hak Asasi Manusia LSE.

Karya dan pengetahuannya yang mendalam tentang hak asasi manusia telah mendorongnya untuk terlibat dan menjadi salah satu pendiri BHR Institute pada November 2020.


Tentang Penyelenggara

Bussines & Human Rights Institute atau BHR Institute adalah Firma konsultan yang berfokus untuk mendukung perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam menghormati hak asasi manusia. Kami bekerja dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) serta kerangka kerja dan perangkat bisnis dan hak asasi manusia strategis lainnya. BHR Institute melakukan pendekatan unik dengan inovasi sosial untuk meningkatkan kinerja hak asasi manusia dalam operasi bisnis perusahaan.

Airlangga Center for Legal Drafting and Professional Development (ALC) adalah unit pelaksana di bawah Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang melaksanakan dan mengkoordinasikan layanan peracangan hukum dan pendidikan hukum berkelanjutan (continuing legal education). Kegiatan ini didukung oleh akademisi hukum yang kompeten di bidangnya untuk memberikan layanan dalam perancangan peraturan dan perancangan kontrak, sementara itu pendidikan hukum berkelanjutan dilaksanakan dalam format pelatihan yang menggabungkan pengetahuan dan keterampilan di bidang hukum.


Daftar Sekarang