Komunikasi digital di Indonesia telah berkembang pesat sejak tahun 1994, ketika pertama kali penyedia layanan internet komersial (ISP) memperkenalkan internet ke publik. Melalui internet, setiap orang dapat mengakses ke dunia global untuk saling berinteraksi dan memperoleh informasi yang mereka butuhkan tanpa terbatas ruang dan waktu. Namun, sejak tahun 2011 hingga kini, Indonesia dinyatakan sebagai negara yang masuk dalam kategori penggunaan internet yang tidak sepenuhnya bebas. Hal ini dapat dilihat dari skor yang diberikan Freedom House terhadap kebebasan berekspresi dalam ranah online yang masih mengalami hambatan, seperti akses internet, batasan konten dan pelanggaran hak pengguna internet.

Tahun Skor (0 – 25 poin)
2011 14
2012 11
2013 11
2014 11
2015 11
2016 11
2017 10
2018 15
2019 14
2020 14
2021 14

Skor hambatan akses internet di Indonesia berdasarkan Freedom on The Net Report

Dalam laporannya Freedom House mengidentifikasi sejumlah persoalan yang menjadi penyebab menurunnya nilai hambatan akses internet di Indonesia, seperti infrastruktur dan kecepatan internet, pemerataan akses internet dari sisi kependudukan dan bentang alam, kewenangan pemerintah dalam mengatur penggunaan jaringan internet, tingkat kerumitan birokrasi sampai dengan cara pemerintah memberikan layanan internet secara adil, berimbang dan bebas dari tekanan di dalam dan luar negeri.Temuan Freedom House tersebut seolah menegaskan catatan Bank Dunia, hingga 2019 akses internet di Indonesia belum merata, masih ada kesenjangan koneksi internet bagi pengguna dewasa berusia 15 tahun ke atas di daerah perkotaan dan pedesaan. Secara rinci, hanya 36% masyarakat dewasa di pedesaan yang dapat menggunakan akses internet sedangkan di perkotaan memiliki cakupan lebih luas hingga 62%. Selain itu Menurut Direktur Utama Bakti Kominfo, Anang Latif, pengguna internet aktif pada tahun 2019 hingga 2020 baru 73,7% dari seluruh total penduduk di Indonesia, dan angka tersebut memiliki tingkat penetrasi tertinggi di Pulau Jawa dan Sumatera.

Kesenjangan ini disebabkan oleh penduduk Indonesia berjumlah sangat besar dengan latar belakang sosial-ekonomi beragam dan tersebar di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis yang berbeda-beda, yang mengakibatkan penyediaan akses internet bagi penduduk di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), seperti daerah perdesaan di pulau-pulau kecil, menjadi sangat mahal. Dan bagi operator telekomunikasi swasta, investasi jaringan internet dinilai tidak menguntungkan apabila jumlah penduduk di wilayah tersebut sedikit atau tidak mencapai skala ekonomi tertentu.

Padahal ketentuan Pasal 19 ICCPR menyebutkan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan Informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis atau dalam bentuk cetakan, karya seni, atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya”. Selain itu apabila merujuk pada UUD 1945,  dalam konteks internet setiap orang memiliki hak atas kebebasan untuk:

  1. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat (Pasal 28E ayat 3)
  2. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan … menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia (Pasal 28F)
  3. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi … atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Pasal 28G ayat 1)
  4. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Pasal 28A)

Untuk mengatasi hal ini Pemerintah telah meluncurkan program Palapa Ring yaitu proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia sepanjang 36.000 kilometer. Proyek ini terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya. Namun, hingga kini pelaksanaan program tersebut terkendala oleh banyak hal seperti faktor geografis, sosial, dan sejumlah aturan terkait penyediaan jaringan internet yaitu dimana Pemerintah berusaha memperbarui UU Penyiaran dan UU Telekomunikasi, tetapi pembahasan dua rancangan undang-undang (RUU) ini sangat “alot” karena menyangkut kepentingan bisnis para pemilik modal.