Business and Human Rights Institute (BHRI) mendorong agar Pengadilan Distrik Columbia, Amerika Serikat, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia memberikan akses seluas-luasnya bagi Para Penggugat yang mengajukan gugatan kepada ExxonMobil Corporation untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan peradilan.

Pengadilan Distrik Columbia, Amerika Serikat, Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah untuk menghilangkan tantangan-tantangan  yang berpotensi menegasikan hak-hak Para Penggugat terhadap akses keadilan.

Langkah-langkah tersebut perlu dilakukan, mengingat Pengadilan Distrik Columbia, Amerika Serikat akan kembali memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan 11 (sebelas) orang masyarakat Aceh terhadap ExxonMobil Corporation. Pengacara Para Penggugat menyatakan kemungkinan persidangan akan dilakukan pada musim semi 2022.

Gugatan ini diajukan atas dugaan keterlibatan ExxonMobil Corporation dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap penduduk desa yang tinggal di sekitar atau di dalam kawasan pabrik gas ExxonMobil Corporation di Provinsi Aceh. Para Penggugat menceritakan bagaimana mereka dan anggota keluarga ditangkap hingga disiksa di sekitar kawasan pabrik ExxonMobil Corporation (CNN Indonesia, 4 Januari 2021).

Salah satu Penggugat menceritakan peristiwa yang dialami oleh suaminya. “Dia dibawa oleh tentara pada Januari 2001. Kemudian, tangan sang suami dipotong dan bola matanya diambil”.

ExxonMobil Corporation diduga menyewa anggota militer untuk menjaga pabrik di Aceh pada 1990-an. Sehingga, Para Penggugat menyatakan ExxonMobil Corporation patut bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM), termasuk pelecehan seksual hingga kematian tak wajar yang dilakukan oleh anggota militer Indonesia. Tim Pengacara Para Penggugat menyatakan telah mengajukan lebih dari 300 halaman temuan faktual, 400 pameran, dan lima laporan ahli.

Atas gugatan tersebut, ExxonMobil berkali-kali menolak klaim Para Penggugat. ExxonMobil menyatakan tidak mengetahui mengenai keterlibatannnya dalam pelanggaran hak asasi manusia dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran yang mungkin terjadi.

Business and Human Rights Institute (BHRI) mendorong agar persidangan dapat segera dilaksanakan agar hak-hak korban atas peradilan yang cepat dan fair dapat terpenuhi secara efektif. Hal ini relevan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin:

  1. setiap orang yang hak atau kebebasan sebagaimana diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan mendapat pemulihan yang efektif, meskipun pelanggaran itu dilakukan oleh orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
  2. setiap orang yang menuntut pemulihan demikian, haknya atas pemulihan tersebut akan ditetapkan oleh lembaga peradilan, administrasi, atau legislatif yang berwenang, atau lembaga lain yang berwenang, yang ditentukan oleh sistem hukum negara tersebut, dan untuk mengembangkan kemungkinan pemulihan yang bersifat hukum;
  3. lembaga yang berwenang akan melaksanakan pemulihan tersebut apabila dikabulkan.

Oleh karenanya sangat beralasan bagi Pengadilan Distrik Columbia, Amerika Serikat untuk segera memeriksa perkara ini, mengingat peristiwa dan proses persidangan yang sudah lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Business and Human Rights Institute (BHRI) juga mendorong agar ExxonMobil Corporation  sebagai salah satu perusahaan global dapat berkontribusi secara positif dalam upaya mencari kebenaran dalam penyelesaian perkara ini.

Tanggung jawab Perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari tren global yang terjadi dalam kurun waktu satu dekade ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengesahkan UN “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework” yang salah satunya menetapkan agar Perusahaan menghindari pelanggaran hak asasi manusia pihak lain, dan harus mengatasi akibat hak asasi manusia yang merugikan dimana mereka terlibat.

Tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia merupakan sebuah standar global yang diharapkan dilakukan semua perusahaan dimanapun mereka beroperasi. Hal ini juga berkaitan dengan upaya-upaya untuk melakukan pencegahan, mitigasi, dan (apabila diperlukan) melakukan pemulihan. Tanggung jawab atas pemulihan ini ditentukan dalam Prinsip 22 UN “Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ‘Protect, Respect and Remedy’ Framework“, yang menyatakan:

“Ketika perusahaan mengidentifikasi bahwa mereka telah menyebabkan atau berkontribusi pada dampak merugikan, mereka harus memberikan atau bekerjasama dalam pemulihanm melalui proses yang sah”.

Proses peradilan  yang berlangsung di Pengadilan Distrik Columbia, Amerika Serikat merupakan salah satu langkah yang tepat perlu mendapatkan dukungan dari semua pihak, agar Para Penggugat dan/atau keluarganya mendapatkan kepastian hukum atas peristiwa yang menimpa mereka. Termasuk didalamnya upaya-upaya pemulihan yang tepat (yang dapat diberikan) bagi para para korban dan keluarganya.