Sebelum akhirnya resmi diluncurkan pada tahun 2011, ide dasar yang melandasi pembentukan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) sempat menuai resistensi. Sebagian kalangan, khususnya dari kalangan bisnis, menilai ide menyandingkan konsep bisnis dan HAM tidak perlu dilakukan.

Alasannya, karena selama ini korporasi sebenarnya telah menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR). Menurut mereka, konsep CSR saja sudah cukup karena di dalamnya mencakup tidak hanya aspek lingkungan dan sosial, tetapi juga aspek HAM.

Argumen ini coba disangkal oleh sejumlah kalangan. Salah satunya seorang akademisi dari Harvard Kennedy School of Government, John F. Sherman. Dalam artikel berjudul “Beyond CSR: The Story of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights”,  John menegaskan bahwa UNGPs adalah konsep yang berbeda dengan CSR.

Menurutnya, CSR lebih bernuansa sukarela dan merujuk pada aturan yang dibuat sendiri. Sementara, UNGPs meskipun bentuknya pedoman tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya telah banyak diakomodasi oleh banyak negara ke ranah hukum formal, seperti undang-undang.

Terlepas dari pro kontra yang terjadi, jika dilihat dari urutan sejarahnya, ide konsep CSR sebenarnya memang relatif lebih dulu hadir ketimbang ide konsep bisnis dan HAM. Ide konsep CSR muncul pada tahun 1953, sedangkan ide konsep bisnis dan HAM sekitar tahun 1970-an.

Adalah seorang ekonom dari University of Illinois, Amerika Serikat (AS) Howard Rothmann Bowen yang pertama kali melontarkan ide konsep CSR. Melalui bukunya berjudul “Social Responsibilities of the Businessman”, dia menyatakan korporasi adalah bagian dari masyarakat sehingga keberadaannya pun harus bermanfaat untuk masyarakat.

Berangkat dari konsep yang diusung Howard yang juga dijuluki “Bapak CSR Modern”, Committee for Economic Development (CED) di AS kemudian memperkenalkan konsep “Kontrak Sosial”. Menurut CED, setiap korporasi hakikatnya memiliki tanggung jawab atau kewajiban untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya.

CED menetapkan 3 (tiga) tanggung jawab utama korporasi dalam konteks CSR. Yakni (i) menyediakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi; (ii) menjalankan bisnis secara adil dan jujur terhadap karyawan dan pelanggan; (iii) terlibat secara intensif dalam memperbaiki kondisi masyarakat dan lingkungan hidup.

Memasuki era 1990-an, konsep CSR semakin mendapat pengakuan dari sejumlah kalangan. Beberapa universitas melakukan kajian-kajian akademis menindaklanjuti ide konsep CSR yang diusung oleh Howard dan konsep “Kontrak Sosial” yang diperkenalkan oleh CED.

Pada tahun 1991, seorang Profesor dari University of Pittsburgh, Donna J. Wood mempublikasikan karya “Corporate Social Performance Revisited”. Di dalamnya, Donna memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang dapat mengukur dampak dan manfaat dari program CSR.

Selanjutnya, di tahun yang sama, Profesor Archie B. Carroll dari University of Georgia Archie B. Carroll membuat artikel berjudul “The Pyramid of Corporate Social Responsibility”. Dalam tulisannya, Archie mengidentifikasi aspek-aspek penting yang relevan dengan penerapan CSR.

Di tahun 2000-an, CSR tidak lagi sekadar menjadi konsep atau gagasan, tetapi mulai memasuki wilayah praktik. Sejumlah perusahaan ternama seperti Coca Cola, Wells Fargo, Walt Disney, dan Pfizer mulai menerapkan konsep CSR di dalam proses bisnis mereka.

Berjarak sekitar 17 tahun, gagasan bisnis dan HAM mulai muncul di tahun 1970-an ketika Amerika Serikat membentuk Komisi tentang Perusahaan Trans Nasional yang kemudian menelurkan Code of Conduct on Transnational Corporations. Selang 41 tahun kemudian, lahirlah UNGPs yang dibidani Prof John Gerard Ruggie.

Kini, setelah puluhan tahun, dinamika perdebatan antara konsep CSR versus konsep bisnis dan HAM ternyata masih eksis. Menyikapi kondisi ini, beberapa kalangan memilih untuk mencari titik temu antara dua konsep tersebut, ketimbang berkutat pada perdebatan yang tak berujung.

Dewan Uni Eropa menerbitkan “Action Plan on Human Rights and Democracy 2015-2019”. Di dalamnya, Dewan Uni Eropa menginstruksikan negara-negara Uni Eropa untuk menyusun rencana aksi nasional dalam rangka penerapan UNGPs dan kemudian mengintegrasikannya dengan rencana strategi nasional terkait CSR.

Tidak hanya di Benua Eropa, di Indonesia pun konsep CSR coba diintegrasikan dengan konsep bisnis dan HAM. Melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM yang disusun bersama dengan ELSAM pada tahun 2017, Komnas HAM mencantumkan aspek CSR ke dalamnya.

Hal tersebut tercantum dalam rekomendasi yang ditujukan kepada negara, “Meningkatkan efektifitas implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari kebijakan perusahaan dalam menghormati HAM dan mengimplementasikan pembangunan berkelanjutan”.

Sementara yang ditujukan kepada perusahaan, Komnas HAM merumuskan dua rekomendasi. (i) “Menempatkan program tanggung jawab sosial perusahaan dalam kerangka pendekatan berbasis hak untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan”.

(ii) “Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan hak-hak masyarakat yang terdampak, khususnya kelompok rentan dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil setempat”.

Selain itu, Komnas HAM menyatakan konsep CSR dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya awal bagi korporasi untuk bertanggung jawab dalam penghormatan terhadap HAM sebagaimana bunyi Pilar ke-2 UNGPs.