Danone perlu menegaskan kembali mengenai komitmennya untuk melaksanakan secara utuh dan konsisten Prinsip dan Kriteria (Principles and Criteria/“P&C”) RSPO (Roundtable for Sustainable Palm Oil), khususnya Prinsip 1 Berperilaku etis dan transparan; Prinsip 2 Beroperasi secara legal dan menghormati hak, dan Prinsip 3 Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan. Hal ini penting untuk ditegaskan menyusul adanya laporan yang menyebutkan PT Dewa Rencana Perangin Angin-yang diduga keras melakukan perbudakan modern di Langkat – merupakan salah satu perusahaan yang menyuplai minyak nabati ke Danone. Hal ini diketahui dari masuknya PT Dewa Rencana Perangin Angin sebagai palm oil suppliers & mills list 12-2020 (Tempo.co, 23 Maret 2022).

Sebagai perusahaan global Danone perlu berhati-hati di dalam memilih dan menentukan supplier yang akan mendukung ketersediaan bahan baku dalam rantai pasoknya. Mengingat Prinsip dan Kriteria RSPO secara jelas telah menjabarkan mengenai kriteria dan indikator keberlanjutan yang selama ini dijadikan rujukan oleh RSPO. Antara indikator-indikator :

1.2.1 Berlakunya kebijakan untuk perilaku etis, yang dilaksanakan dalam semua operasi dan transaksi usaha, termasuk perekrutan dan kontrak
1.2.2 Berlakunya sistem untuk memonitor kepatuhan dan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta praktik usaha etis secara keseluruhan
2.2.3 Semua kontrak, termasuk kontrak untuk pasokan TBS, memiliki klausul tersendiri yang melarang praktik yang melibatkan pekerja anak, pekerja paksa, dan pekerja dari perdagangan manusia. Jika terdapat pekerja usia muda, kontrak tersebut mencakup klausul untuk melindungi mereka

Kewajiban Danone untuk taat dan patuh terhadap Prinsip dan Kriteria RSPO tidak lepas dari keanggotaan Danone dalam RSPO. Danone merupakan anggota RSPO biasa sejak 22 Februari 2010 dengan nomor anggota 4-0295-12-000-00, yang bergerak pada sektor Consumer Goods Manufacturers.

Business and Human Rights Institute (BHRI) berpendapat, sebagai perusahaan global yang berasal dari Perancis, Danone juga perlu memperhatikan bahwa Perancis merupakan salah satu negara di Eropa yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), yang dikuatkan dengan dibentuknya “National Action Plan for the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights”. Sehingga, penting bagi Danone untuk memastikan seluruh operasional dan rantai pasoknya selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional (Proposal for Action No.3).

Langkah yang harus dilakukan Danone ini tidak terlepas dari adanya laporan yang menyatakan bahwa Bupati Langkat non-aktif, Terbit Rencana Perangin Angin, memiliki sebuah perusahaan bernama PT Dewa Rencana Perangin Angin. Di bawah perusahaan inilah Terbit Rencana Perangin Angin disinyalir menganiaya para buruh yang dikerangkeng di belakang rumahnya di Langkat, Sumatera Utara. Data yang dimiliki Komnas HAM menyatakan bahwa Terbit Rencana mengelola kerangkeng manusia sejak 2010 tanpa izin. Hingga kasus terungkap pada awal tahun, tercatat ada 500 orang yang pernah mendekam di kerangkeng berukuran 6×6 meter. Para buruh tersebut salah satunya bekerja untuk mengelola perkebunan kelapa sawit yang hasilnya disuplai ke Danone.

Berkaitan dengan isu tersebut, Business and Human Rights Institute (BHRI) merekomendasikan agar Danone “…mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan, perusahaan harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Prosesnya harus termasuk menilai dampak potensial dan nyata hak asasi manusia, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak respon-respon, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi” (Prinsip 17 UNGPs). Sehingga, ke depan Danone akan berkontribusi secara positif pelaksanaan dan pencapaian tujuan Prinsip dan Kriteria RSPO, yakni “…sektor minyak kelapa sawit yang berkelanjutan, kompetitif dan berketahanan akan memastikan kelangsungan jangka panjang pada seluruh rantai pasok, dan manfaat bersama bagi sektor swasta maupun mata pencaharian masyarakat di sekitar tempat beroperasinya perkebunan kelapa sawit”.