BHR Institute turut berpartisipasi pada Konferensi Nasional Akademisi Bisnis dan Hak Asasi Manusia Ke-1 yang mengambil tema The Rise of Business & Human Rights: “Memaknai Perubahan Hukum dan Masyarakat Indonesia terhadap Praktik Bisnis dan Realisasi HAM”. Konferensi ini diadakan pada Rabu (17/11/21) dan dikelola oleh Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga bekerja sama dengan Norwegian Embassy.

Pada konferensi ini, BHRI mengajukan paper yang berjudul “Kontribusi dan Tantangan Masyarakat Sipil Dalam Pengembangan Kebijakan Bisnis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia”. Dipaparkan oleh Wahy Wagiman, Managing Director BHR Institute, jika dengan telah disahkannya UNGPs, maka terbuka peluang besar bagi masyarakat sipil dalam memperjuangkan pembelaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak operasional bisnis, sekaligus sarana untuk menagih keadilan dan ganti kerugian.

Menurut Wahyu, langkah yang dilakukan masyarakat sipil Indonesia dalam pengembangan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia adalah dengan mendorong diseminasi dan memperkuat kapasitas kelembagaan para pemangku kepentingan lainnya, khususnya kalangan bisnis. Ia juga menjelaskan bahwa Kementerian/Lembaga yang berperan dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia termasuk perusahaan dan asosiasi perusahaan dapat didorong untuk mengembangkan kebijakan dan praktik bisnis yang responsif terhadap hak asasi manusia.

Namun, langkah-langkah tersebut tentu saja mendapatkan beberapa tantangan, misalnya seperti dikeluarkannya kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia dan/atau tindakan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang tidak mencerminkan tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban yang termaktub di dalam UNGPs. Misalnya seperti UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang berpotensi mengganggu perlindungan dan penikmatan hak-hak warga negara. Selain itu kerusakan lingkungan hidup juga tidak lepas dari ancaman buruk operasionalisasi kedua UU ini.

Dalam konferensi ini, BHRI memberikan beberapa rekomendasi terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia yaitu masyarakat dapat melakukan modifikasi rencana aksi dengan pendekatan “smart mixed” sebagaimana ditunjukkan John Ruggie ketika merancang tegaknya UNGPs. Adapun pendekatan yang dimaksud oleh Ruggie yaitu kerangka UNGPs dikembangkan dengan menghargai nilai dan keragaman seluruh pemangku kepentingan yang terlibat yaitu negara, bisnis, serta individu dan masyarakat yang terkena dampak. Dalam hal ini, kerjasama informal, ataupun kemitraan publik-swasta (public-private partnership), dan proses dialog multipihak dapat menjadi sarana menjawab permasalahan dan tantangan bisnis dan ham.

Dengan demikian Pemerintah dan kalangan bisnis yang telah berhasil diintervensi dapat melakukan inovasi-inovasi yang terukur dan terarah dalam mengembangkan kebijakan bisnis dan hak asasi manusia. Wahyu juga menegaskan upaya untuk mendorong integrasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai bisnis dan hak asasi manusia ke dalam regulasi yang secara hukum, tetap diperlukan. Upaya ini dapat memberikan sandaran bagi seluruh pemangku kepentingan untuk secara aktif dan terikat (binding) dalam implementasi UNGPs, tutup Wahyu Wagiman.