Dengan dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka terbuka peluang yang besar bagi masyarakat Indonesia untuk secara aktif terlibat dalam proses pembentukan kebijakan publik. Salah satu sarana (tool) yang dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik adalah dengan menggunakan Regulatory Impact Assessment (RIA).

Dalam konteks partisipasi ini, RIA dapat digunakan sebagai salah satu analisis mengenai suatu proses yang secara sistematik mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisia yang konsisten seperti benefit-cost analysis. RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mmempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Hal mana dikuatkan oleh Bappenas yang menyatakan bahwa RIA merupakan proses analisis dan pengkomunikasian secara sistematis terhadap kebijakan, baik kebijakan baru maupun kebijakan yang sudah ada.

Berdasarkan hal diatas, pada hari Selasa yang lalu tepatnya 19 Oktober 2021, Business and Human Rights Institute (BHR Institute) bekerja sama dengan Rumah Cemara menyelenggarakan Workshop Penggunaan Regulatory Impact Assesment dalam Advokasi Kebijakan. Workshop ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat sipil, pendamping dan kelompok korban serta beberapa lembaga/organisasi seperti Yayasan Kesehatan Bali, Pita Merah Yogyakarta, Koalisi Advokat Peduli HIV/AIDS, Inti Muda Indonesia, dan lain-lain.

Selain itu workshop ini juga turut dihadiri oleh beberapa narasumber yang menyajikan materi yang bermanfaat, yaitu:

  1. Iman Prihandono, S.H., LLM (Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga), dengan materi Progres dan Tantangan Reformasi Regulasi di Indonesia;
  2. HendraWahanu Prabandani, H., LL.M (Koordinator Bidang Peraturan Perundang-undangan di Biro Hukum Bappenas), dengan materi RIA Sebagai Sarana Advokasi : Kerangka, Metode, Cost Benefit Analysis;
  3. Nur Sholikhin, S.H., M.H. ( Peneliti Senior Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia di STH Indonesia Jentera), dengan materi Prosedur Penilaian Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Partisipasi Masyarakat.

Menurut, Hendra Wahanu Prabandani, S.H., LL.M, Koordinator Bidang Peraturan Perundang-undangan di Biro Hukum Bappenas mengatakan bahwa ada beberapa tahapan untuk melakukan RIA meliputi:

  1. Perumusan masalah
  2. Identifikasi tujuan
  3. Alternatif tindakan
  4. Analisis biaya dan manfaat
  5. Pemilihan tindakan
  6. Strategi implementasi

Lalu, setelah melakukan beberapa tahapan diatas, maka hasil dari RIA dituliskan dalam sebuah laporan yang dinamakan dengan RIAS. RIAS merupakan Naskah Akademik yang nantinya akan menjadi lampiran di rancangan peraturan.

Penting bagi masyarakat untuk mengetahui dan menggunakan kerangka RIA dalam advokasi kebijakan yang dilakukan. Hal ini disebabkan, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini identik dengan pendekatan punitif khususnya kepada komunitas terdampak yang seharusnya suara dan usulan-usulannya diperhatikan oleh para pengambil kebijakan.

Oleh karena itu, melalui workshop ini diharapkan seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman peserta terkait prosedur penilaian rancangan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkan, meningkatkan pemahaman tentang hak komunitas dan masyarakat luas dalam berkontribusi di dalam setiap tahapan perancangan peraturan perundang-undangan, serta dapat mengetahui kerangka Regulatory Impact Assessment dalam advokasi kebijakan.