Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg DPR RI terkait penyusunan RUU tentang Minol yang diadakan pada Kamis (16/09/21), Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan perlunya kolaborasi dengan berbagai pihak terkait perlu mendapatkan elaborasi pada (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol). Kolaborasi ini penting mengingat kawasan nusantara yang luas wilayahnya menjadi pekerjaan rumah tersendiri dari aspek keamanannya. Hal itu menjadi tantangan yang dihadapi oleh aparat dalam mengawasi minuman keras itu sangat besar.

Pada Rapat Dengar Pendapat tersebut, Baleg DPR RI mendengar pendapat dari Kepolisian Negara RI (POLRI) dan Dirjen Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI. Dalam kesempatan tersebut, POLRI yang diwakili Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Krisno Halomoan Siregar mengatakan dengan lahirnya RUU Larangan Minuman Beralkohol akan membawa nilai positif dalam aspek kehidupan masyarakat, tidak hanya pada aspek kesehatan dan sosial, namun dalam tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dan berbagai macam penyakit masyarakat yang bermula dari akibat konsumsi alkohol. Ia juga berharap dengan RUU larangan minuman beralkohol nantinya akan menurunkan angka kematian dan kriminalitas di Indonesia. Namun, Krisno berpendapat kurang tepat apabila aturan tersebut menggunakan kata “larangan” dan mengusulkan nama RUU diubah menjadi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, karena larangan konsumsi alkohol tersebut tidak berlaku untuk kepentingan terbatas, ini tertulis pada Pasal 8 RUU tentang Minol yaitu larangan konsumsi alkohol tidak berlaku untuk kepentingan terbatas meliputi:

  1. Kepentingan adat;
  2. Ritual keagamaan;
  3. Wisatawan;
  4. Farmasi; dan
  5. Tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Askolani yang turut hadir memberikan pandangan tidak menyatakan setuju atau penolakan terhadap RUU tersebut. Ia menyampaikan bahwa saat ini sudah banyak aturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol, antara lain dalam UU Cukai, UU Kesehatan, UU Pangan, UU Perindustrian, UU Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sehingga RUU yang akan disusun harus harmonis atau melengkapi aturan yang sudah ada yang serta lebih efektif dan optimal dalam pengendalian minuman beralkohol.

Dalam menanggapi pernyataan pendapat tersebut, Anggota Baleg DPR RI, Christina Aryani menanyakan mengenai data statistik tentang seberapa besar angka penyebab kematian akibat berkendara di bawah pengaruh alkohol, agar pernyataan perwakilan Kepolisian Negara RI terkait urgensi RUU tentang Minol untuk mengurangi tingkat kematian akibat berkendara di bawah pengaruh alkohol tersebut tidak bias. Christina Aryani juga menyoroti usulan mengangkat peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan bahaya minol, Ia mengingatkan agar ada kehati-hatian sehingga nantinya tidak akan ada momen kemunculan polisi sipil yang berpotensi menimbulkan kericuhan di tengah masyarakat.

Anggota Baleg DPR RI, Putra Nababan mengapresiasi berbagai usulan yang ada dalam Rapat Dengar Pendapat, Ia juga turut memberikan tanggapan yaitu perlunya referensi dan masukkan dalam konteks penanganan pecandu minol yakni terkait dengan rehabilitasi medis dan sosial bagi konsumsi alkohol, karena tingkat ketergantungan konsumsi minol tak kalah tinggi dibandingkan dengan pengguna narkoba. Putra Nababan juga menilai penegakan aturan minol dinilai masih belum optimal sehingga perlu regulasi yang lebih mumpuni.

Business and Human Rights Institute (BHRI) mengapreasi proses pembahasan RUU tentang Minol yang melibatkan berbagai Kementrian dan Lembaga. Namun, proses pembahasan ini perlu melibatkan publik secara luas, khususnya masyarakat sipil, lembaga dan individu yang memiliki perhatian terhadap peredaran dan pengendalian minol. Termasuk asosiasi-asosiasi bisnis yang akan terdampak dengan berlakunya RUU Minol.

Secara substansi, Baleg DPR RI harus memerhatikan konteks pengaturan peredaran dan pengendalian minol, agar peraturan yang mengatur mengenai minuman beralkohol tetap memberikan ruang bagi kelompok usaha dan kelompok masyarakat yang masih memroduksi dan menggunakan minuman beralkohol. Untuk itu, usulan pengendalian yang direkomendasikan Centers for Desease Control and Prevention (CDC) dapat dijadikan rujukan dalam peredaran minol, yaitu:

  1. Adanya ketentuan yang mengatur mengenai tingkat kepadatan tempat-tempat (outlet) yang menyediakan minuman beralkohol. Berapa jumlah bar, restoran, toko dan penjual minol yang boleh ada dalam satu wilayah tertentu;
  2. Menaikkan pajak dan cukai terhadap minuman beralkohol;
  3. Membebankan tanggung jawab kepada penjual (host/retailer) yang secara illegal menjual minuman beralkohol kepada pembeli yang mabuk atau dibawah umur;
  4. Menentukan waktu (jumlah hari) penjualan minuman beralkohol;
  5. Optimalisasi penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol terhadap anak di bawah umur.