Hukum dan sistem peradilan pidana di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Berawal dari pengaturan hukum acara pidana di 1981 dan paska reformasi muncul berbagai regulasi baru untuk mengantisipasi ketentuan-ketentuan pidana baru yang di antaranya adalah UU Pengadilan Hak Asasi Manusia dan UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan dengan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, Business & Human Rights Institute (BHRI) menggelar Basic Training: Memahami Kerangka dan Praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Training yang diadakan pada 11 – 14 Oktober 2021 diikuti oleh 30 peserta yang berasal dari berbagai instansi pemerintah dan perusahaan.

  1. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. (Kaprodi S3 di Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafiiyah)
  2. Fachrizal Afandi, Ph.D. (Dosen Departemen Hukum Pidana di Universitas Brawijaya)
  3. Feri Sahputra, S.H. (Peneliti di PUSKAPA)
  4. Al Araf, S.H., M.T. (Peneliti Senior di Imparsial)
  5. Jesconiah Siahaan, S.H., LL.M. (Managing Partner di Siahaan Gea)
  6. Luhut M.P. Pangaribuan, S.H., LL.M. (Ketua Umum DPN PERADI RBA)
  7. Mohammad Choirul Anam, S.H. (Komisioner Pemantauan/Penyelidikan di Komnas HAM)
  8. A. Patra M. Zen, S.H., LL.M. (Sekretaris Jenderal DPN PERADI SAI)
  9. Paku Utama, Ph.D. (Founder Wikrama Utama)
  10. Dio Ashar Wicaksana, S.H. (Direktur Eksekutif IJRS)
  11. Sri Wiyanti Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D. (Dosen Fakultas Hukum di UGM)

Pelaksanaan Pelatihan ini dilakukan dengan metode ceramah, tugas dan diskusi kelompok, dan presentasi. Dengan metode tersebut, para peserta diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait sistem hukum dan sistem peradilan pidana Indonesia, mengetahui teknik dan strategi dalam penanganan perkara di sistem peradilan pidana, serta mampu menyusun dokumen/berkas hukum yang diperlukan.

Dalam salah satu sesi, A. Patra M. Zen, S.H., LL.M. menjelaskan jika diperlukan keterampilan yang baik untuk dapat membuat dan menyampaikan pendapat hukum. Namun ia juga mengingatkan dalam menyampaikan pendapat hukum sebaiknya dibuat secara tepat dan didefinisikan sesuai dengan standar atau konvensi yang berlaku. Untuk membuat pendapat hukum yang baik, diperlukan analisis yang rinci terhadap dokumen dan peristiwa hukum yang ada. Menutup penjelasannya, Patra juga mengingatkan jika pendapat hukum sebaiknya bersifat teknis yang uraiannya didasarkan pada pengetahuan serta praktik terkait subyek tertentu yang didasarkan pada interpretasi yang ketat.