Pada awal Juni 2021, masyarakat dunia dikagetkan dengan laporan Financial Times yang menyebutkan 60% produk yang dihasilkan salah satu perusahaan terbesar dalam industri makanan dan minuman, Nestle dilaporkan sebagai produk tidak aman bagi kesehatan. Terutama bila dikonsumsi setiap hari dan terlalu banyak.

Publikasi Financial Times tersebut tentu sangat memengaruhi persepsi konsumen , khususnya di Indonesia, mengingat produk-produk yang dihasilkan Nestle sangat dekat dengan kebutuhan harian masyarakat Indonesia. Namun demikian, Head of Corporate Communication Nestle Indonesia Stephan Sinisuka menjelaskan, laporan yang dirilis Financial Times tersebut tidak mencakup produk-produk gizi bayi dan anak, gizi khusus, makanan hewan peliharaan, dan produk kopi. Sementara BPOM menjelaskan mengenai informasi produk tidak sehat yang ramai dibahas tidak terkait dengan keamanan dan mutu pangan. Pemberitaan tersebut berkaitan dengan pencantuman kandungan gizi produk, khususnya kandungan Gula, Garam, dan Lemak (GGL) sebagai salah satu faktor risiko penyebab Penyakit Tidak Menular (PTM) jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan.

Terlepas dari penjelasan BPOM dan produk-produk yang yang tidak terkait dengan gizi bayi dan anak, gizi khusus, makanan hewan peliharaan, dan produk kopi, namun langkah-langkah pro aktif untuk mengurangi dan atau menghilangkan dampak produk-produk yang dihasilkan tentunya harus tetap dilakukan. Sebagai perusahaan multinasional yang berasal dari Swiss, Nestle perlu meningkatkan dan memperkuat berbagai norma dan kerangka hak asasi manusia yang dimilikinya, terutama yang diadopsi dan berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang berasal dari Swiss.

Swiss merupakan salah satu negara di Eropa yang telah memiliki rencana aksi nasional bisnis dan hak asasi manusia (National Action Plan on Business and Human Rights/NAP BHR). NAP BHR Swiss ditetapkan pada 15 Januari 2020. Berdasarkan NAP BHR tersebut Pemerintah Swiss berkomitmen untuk “…mempromosikan Prinsip-Prinsip Panduan PBB mengenai bisnis dan hak asasi manusia, di tingkat nasional dan internasional, pemerintah federal berupaya menciptakan kerangka kerja yang tepat bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip PBB tersebut….Dengan menghormati hak asasi manusia, perusahaan-perusahaan (yang berasal dari) Swiss dapat mengonsolidasikan posisi internasional mereka dalam jangka panjang sebagai perusahaan yang bertanggung jawab dan kompetitif”[1].

Oleh karenanya, Pemerintah Swiss mendorong agar perusahaan-perusahaan dari Swiss untuk menggunakan panduan hak asasi manusia, seperti  OECD Guidelines for Multinational Corporations, ISO 26000 guidelines on social responsibility) dan  Performance Standards of the World Bank’s International Finance Corporation[2], yang didalamnya memberikan petunjuk mengenai tanggungjawab dalam perusahaan dalam menghormati hak asasi manusia, serta langkah-langkah yang dapat digunakan untuk mengurangi dampak-dampak operasional perusahaan terhadap hak asasi manusia. Sehingga, penting bagi Nestle untuk memerhatikan dan menjadikan komitmen Pemerintah Swiss yang tercantum dalam NAP BHR tersebut sebagai bagian dari kebijakan dan operasional perusahaan.

Terlebih komitmen Pemerintah Swiss tersebut relevan dengan visi dan misi Nestle terhadap hak asasi manusia. Dalam lamannya, Nestle menyatakan Visi dan Misi-nya  “Sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi (nutrition), kesehatan (health) dan keafiatan (wellness) dari konsumen kami. Para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksi produk berkualitas dan membangun merek-merek yang memenuhi kebutuhan konsumen”. Hal tersebut dipertegas dengan komitmen Nestle untuk melakukan “Assess and address human rights impacts across our business activities[3].

Untuk itu, masyarakat konsumen tentunya sangat menanti langkah-langkah perbaikan, pemulihan dan pembaruan kebijakan hak asasi manusia  yang akan dilakukan Nestle. Sehingga kepercayaan publik akan kembali.

 

[1] National Action Plans on Bussines and Human Rights: Switzerland, https://globalnaps.org/country/switzerland/

[2] ELSAM, Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Pembelajaran Praktik Terbaik Negara-Negara dalam Melindungi Warga Negara dari Dampak Bisnis, 2020, hal 82

[3] Nestle, Assesing and addressing human rights impact, https://www.nestle.com/csv/impact/respecting-human-rights/human-rights-impacts