Pada 24 November 2020, BHR Institute mengadakan FGD tentang Bisnis dan HAM untuk mendiskusikan rancangan silabus bisnis dan HAM untuk mahasiswa. Silabus ini disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pertemuan ini dibuka dengan pemaparan dari Iman Prihandono, Dekan FH Universitas Airlangga, yang menyampaikan rancangan silabus yang akan digunakan untuk mata kuliah bisnis dan hak asasi manusia.

Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Wagiman – Managing Director BHR Institute – memberikan beberapa rekomendasi untuk Silabus tersebut. Dalam FGD tersebut, Wahyu menyebutkan pentingnya untuk memulai dengan pengetahuan tentang hak asasi manusia secara umum. Menurutnya pengenalan mengenai hak asasi manusia secara umum juga perlu agar dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak asasi manusia

Salah satu yang menarik untuk bisa dipelajari lebih lanjut adalah mekanisme-mekanisme sertifikasi dan mekanisme pemulihan yang disediakan oleh pasar. Misalnya adalah Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang di prinsip dan kriteria nya terdapat bagian penghormatan Hak Asasi Manusia.

Mekanisme RSPO yang penting untuk diberikan kepada mahasiswa. Menurut Wahyu, mekanisme RSPO perlu dipindahkan ke dalam instrumen hukum yang bersifat semi mengikat. Ia juga mengingatkan meskipun RSPO dibentuk oleh mekanisme pasar, namun semua prinsip – prinsip yang ada di RSPO mengikat bagi para anggota RSPO tersebut. Sehingga keberlakuan prinsip dan kriteria RSPO akan mempengaruhi seluruh proses dari industry kelapa sawit. Dengan mempertimbangkan hal tersebut maka seluruh peraturan yang dibentuk oleh RSPO akan mengikat seluruh anggota RSPO secara global.