Why are Human Rights Important to Business?” Pertanyaan sederhana ini mengemuka ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations (UN) tengah berproses menyusun sebuah pedoman bisnis dan hak asasi manusia (HAM). Terdengar ‘skeptis’ memang, tetapi pertanyaan itu adalah aspirasi dari kalangan yang tidak ingin bisnis dikaitkan dengan HAM.

Bagi mereka, HAM adalah urusan negara dan rakyat. Dimana tugas negara melindungi sekaligus memastikan pemenuhan HAM rakyatnya. Sementara bisnis sesuai dengan kodratnya adalah entitas yang beorientasi pada laba. Jadi, sekali lagi, untuk apa bisnis mengurusi HAM?

Pertanyaan tersebut coba dijawab oleh Komisi HAM PBB melalui sebuah laporan tahun 2000 bertajuk “Business and Human Rights: A Progress Report”. Dalam laporan yang tayang di www.ohchr.org, Komisi HAM PBB menjabarkan sejumlah alasan kenapa HAM itu penting bagi perusahaan.

Pertama, HAM merupakan kumpulan norma yang memiliki spektrum sangat luas meliputi hukum nasional dan internasional. Makanya, perusahaan khususnya berskala global mutlak harus mematuhi ketentuan-ketentuan HAM yang berlaku agar terhindar dari potensi gugatan hukum, baik itu di negerinya sendiri maupun negara lain.

Kedua, di zaman sekarang konsumen sangat perhatian terhadap isu-isu HAM. Perhatian tersebut bahkan dijadikan salah satu pertimbangan utama ketika konsumen ingin membeli produk. Perusahaan yang abai terhadap penghormatan HAM niscaya akan dijauhi oleh konsumen atau ekstremnya diboikot.

Ketiga, HAM erat kaitannya dengan penegakan hukum. Tanpa hukum yang tegak, maka mustahil HAM dapat ikut tegak. Sebaliknya, penegakan hukum tidak akan tercapai jika prinsip-prinsip HAM diabaikan. Oleh karenanya, perusahaan yang konsisten menghormati HAM berarti secara tidak langsung berkontribusi bagi penegakan hukum.

Keempat, kondisi HAM berbanding lurus dengan iklim bisnis. Semakin baik kondisi HAM maka semakin kondusif pula iklim bisnis. Dengan menghormati HAM, perusahaan secara sadar sebenarnya sedang berikhtiar untuk menciptakan iklim yang kondusif yang mendukung bisnis perusahaan tersebut berkembang.

Kelima, ketika perusahaan menghormati HAM maka perusahaan tersebut sejatinya telah menetapkan standar etika yang berlaku tidak hanya untuk lingkup internal tetapi juga eksternal. Makanya ketika menyeleksi mitra bisnis, perusahaan akan menggunakan standar etika tersebut sebagai ‘filter’.

Keenam, mengabaikan atau bahkan melanggar HAM dapat menimbulkan beragam risiko bisnis yang tidak diharapkan. Contohnya, jika perusahaan melanggar HAM pegawainya maka akan muncul aksi unjuk rasa atau mogok kerja. Sebaliknya, jika perusahaan menghormati HAM maka risiko bisnis dapat terhindarkan dan bisnis pun akan berjalan lancar.

Ketujuh, menghormati HAM berarti membuka peluang bagi perusahaan untuk merambah pasar yang lebih luas. Saat ini, banyak negara telah menetapkan standar HAM yang ketat terhadap perusahaan-perusahaan asing. Misalnya, Amerika Serikat yang seringkali menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan asing yang terbukti melakukan pelanggaran  HAM.

Kedelapan, menghormati HAM dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan produktivitas dan pengelolaan pegawai. Perusahaan yang menghormati HAM secara konsisten niscaya akan memiliki pegawai yang loyal dan produktif karena hak-hak mereka terjamin dengan baik.

Di luar 8 (delapan) alasan di atas, pertanyaan kenapa HAM itu penting bagi perusahaan sebenarnya juga dijawab dengan logika sederhana. Bahwa perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya pasti bersinggungan dengan manusia yang mutlak memiliki hak asasi. Manusia di sini tidak hanya pegawai tetapi juga konsumen (masyarakat).

Lalu pertanyaannya, jenis HAM apa yang harus dihormati oleh perusahaan? Profesor John Ruggie, Sang Bidan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), secara tegas menjawab “Semua jenis HAM!”. Menurutnya, perusahaan tidak boleh memilah-milah jenis HAM apa saja yang akan mereka hormati.

Rujukan utama tentang jenis-jenis HAM yang berlaku secara internasional adalah Deklarasi Universal HAM (DUHAM) yang di dalamnya memuat tidak kurang dari 30 jenis HAM. Rinciannya adalah sebagai berikut:

(1) Hak memperoleh kemerdekaan dan martabat yang sama; (2) Hak persamaan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau pun kedudukan lain; (3) Hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu; (4) Hak untuk tidak diperbudak; (5) Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara kejam atau tidak manusiawi; (6) Hak pengakuan atas hukum sebagai manusia pribadi; (7) Hak memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa ada diskriminasi; (8) Hak pemulihan atas tindakan yang melanggar hak dasar; (9) Hak untuk tidak ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang; (10) Hak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak; (11) Hak atas asas praduga tak bersalah; (12) Hak beraktifitas; (13) Hak berpergian ke negara lain; (14) Hak mencari suaka; (15) Hak kewarganegaraan; (16) Hak menikah dan membangun keluarga; (17) Hak memiliki harta; (18) Hak memeluk kepercayaan; (19) Hak berpendapat; (20) Hak berkumpul dan berserikat; (21) Hak berpolitik; (22) Hak atas jaminan sosial, ekonomi, sosial dan budaya; (23) Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan pengupahan; (24) Hak beristirahat dan berlibur; (25) Hak memperoleh kesehatan dan kesejahteraan; (26) Hak memperoleh pendidikan; (27) Hak berbudaya dan berkesenian; (28) Hak atas tatanan sosial dan internasional; (29) Hak mengembangkan diri; (30) Negara, kelompok atau orang tak boleh melakukan intervensi atau perbuatan yang dapat merusak hak dan kebebasan seseorang.

Dari 30 jenis HAM, beberapa diantaranya dapat dikelompokkan sesuai dengan fungsi perusahaan. Pertama, fungsi SDM yang meliputi HAM yakni hak akan kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi. Kedua, fungsi kesehatan yang meliputi HAM yaitu hak atas pekerjaan yang adil dan layak.

Ketiga, fungsi pemasok dan kontraktor yang meliputi HAM yaitu hak untuk bergabung dengan serikat pekerja dan kebebasan dari perbudakan. Keempat, keselamatan produk yang meliputi HAM yaitu hak atas kesehatan. Kelima, fungsi tunjangan pekerja yang meliputi HAM yakni hak atas jaminan sosial dan hak atas standar hidup yang layak.