Secara teori, hukum internasional terbagi menjadi dua jenis yakni hard law dan soft law. Benang merah perbedaan antara keduanya terletak pada kekuatan mengikat, dimana hard law dimaknai sebagai hukum internasional yang mengikat sedangkan soft law sebaliknya.

Mengutip Kamus European Center for Constitutional and Human Rights di laman https://www.ecchr.eu, soft law mencakup jenis hukum internasional seperti kesepakatan, prinsip-prinsip dan deklarasi. Sementara hard law mencakup jenis hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat para pihak.

Merujuk pada karakteristiknya sebagai sebuah prinsip atau pedoman, maka United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dapat dikategorikan sebagai soft law. Hal ini bahkan diakui sendiri oleh Prof John Gerard Ruggie, tokoh yang membidani lahirnya UNGPs.

Lantaran bersifat soft law, maka UNGPs bisa dikatakan tidak ada maknanya jika tidak diadopsi oleh negara-negara di dunia. Makanya, begitu resmi disetujui oleh United Nations Human Rights Council pada tahun 2011, United Nations (UN) melalui sebuah Kelompok Kerja (Pokja) mengampanyekan pentingnya mengadopsi UNGPs.

Dalam rangka mendorong negara-negara di dunia untuk mengadopsi UNGPs, Pokja bahkan menerbitkan Guidance on  National Action Plans on  Business and Human Rights. Dirilis pada bulan November 2016, Pokja berharap Guidance dapat menjadi rujukan bagi setiap negara dalam mengadopsi UNGPs.

Meskipun Guidance baru muncul tahun 2016, beberapa negara maju sebenarnya sudah mulai mengambil inisiatif mengadopsi UNGPs. Mengacu pada daftar yang ditayangkan di laman www.ohchr.org, tercatat 24 negara telah memiliki Rencana Aksi Nasional (RAN) Bisnis dan HAM.

Mayoritas dari 24 negara itu berasal dari benua biru, Eropa. Sisanya, berasal dari benua Afrika yakni Kenya dan benua Asia, Jepang dan Thailand. Dua negara yang paling pertama memiliki RAN Bisnis dan HAM adalah Inggris dan Belanda.

Inggris meluncurkan RAN Bisnis dan HAM berjudul “Good Business: Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights” pada bulan September 2013 yang kemudian diperbarui pada bulan Mei 2016. Dokumen ini disusun oleh Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs.

Good Business memuat beberapa bab inti yakni Pengantar, Kewajiban Negara Melindungi HAM, Tanggung Jawab Perusahaan di Inggris untuk Menghormati HAM, Pemerintah Inggris dan Akses Pemulihan terhadap Korban Pelanggaran HAM Akibat Kegiatan Bisnis, dan Rencana Aksi dan Pengembangan.

Pada bagian pengantar, Rt Hon William Hague selaku Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs menegaskan bahwa Good Business merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah Inggris dalam upaya melindungi HAM dengan cara membantu perusahaan-perusahaan untuk memahami serta mengelola aspek HAM dari kegiatan bisnis mereka.

Dalam Good Business ditegaskan bahwa menghormati HAM dapat memberikan sejumlah keuntungan bagi perusahaan. Pertama, menjaga reputasi dan nilai bisnis dari perusahaan. Kedua, menjaga animo konsumen karena saat ini konsumen sangat memperhatikan standar etik dari perusahaan yang berinteraksi dengan mereka.

Ketiga, membantu perusahaan dalam menjaga loyalitas dan produktivitas pegawai. Keempat, mengurangi segala risiko yang berdampak pada operasional perusahaan akibat konflik internal yang terjadi seperti aksi mogok pegawai serta konflik dengan pihak luat.

Kelima, mengurangi potensi sengketa di pengadilan (litigasi). Keenam, dapat menarik kalangan investor yang memprioritaskan aspek HAM. Ketujuh, dapat bermitra dengan perusahaan lain atau terlibat dalam proyek pemerintah yang peduli pada penghormatan HAM.

Beralih ke Belanda. Negeri yang identik dengan warna oranye ini secara resmi meluncurkan RAN Bisnis dan HAM pada bulan Desember 2013. Prakarsa penyusunan RAN Bisnis dan HAM berasal dari Kementerian Luar Negeri Belanda yang pada pertengahan tahun 2012 membentuk sebuah pokja.

Pokja tersebut melibatkan beberapa kementerian yang terkait dengan bidang ekonomi, keamanan dan hukum serta sosial dan ketenagakerjaan. Di periode awal, Pokja menganalisasi substansi UNGPs yang dikomparasikan dengan kebijakan-kebijakan terkait yang selama ini berlaku di Belanda.

Simultan dengan proses menganalisa, Pokja berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kalangan lembaga swadaya masyarakat. Dari analisa dan konsultasi itulah, Pokja lalu merumuskan RAN Bisnis dan HAM.

Secara substansi, RAN Bisnis dan HAM Belanda terkesan lebih detail dibandingkan RAN Bisnis dan HAM. Di dalamnya memuat 4 (empat) bab yakni Pengantar, Kebijakan Terkini, Hasil Analisa dan Konsultasi, dan Rencana Aksi.

Salah satu bagian menarik dari RAN Bisnis dan HAM Belanda adalah ACCESS Facility yang gagas pada bulan Desember 2012. ACCESS Facilty adalah sebuah program pengembangan pengetahuan dan perbaikan akses terhadap forum penyelesaian sengketa antara perusahaan dan masyarakat.

ACCESS Facility mencakup forum penyelesaian sengketa di pengadilan maupun non-pengadilan. Program ini fokus pada forum penyelesaian di tingkat daerah yang dianggap sebagai forum yang cukup efektif karena cenderung lebih dipercaya oleh para pihak yang bersengketa.